PADANG PANJANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Panjang gelar Rapat Paripurna Penyampaian Rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota Padang Panjang Akhir Tahun Anggaran 2023 di Ruang Sidang DPRD, Senin (13/5).
Rapat dipimpin Ketua DPRD, Mardiansyah, S.Kom didampingi Wakil Ketua, Imbral, S.E itu turut dihadiri Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota, Dr. Winarno, M.E unsur Forkopimda, asisten dan staf ahli, kepala OPD, camat kepala sekolah, dan guru.
Penyampaian rekomendasi dibacakan Anggota DPRD, Hendra Saputra, S.H terdapat 20 poin penting rekomendasi yang disampaikannya. Diantaranya, wali kota diharapkan untuk melakukan monitoring terhadap setiap program kegiatan yang sudah tertuang dalam APBD, sehingga terlaksana secara efektif dan efisien.
Lalu, Pemerintah Kota harus bertindak cepat dan memprioritaskan penanggulangan pascabencana yang memberikan dampak luas terhambatnya aktivitas masyarakat.
"Seperti halnya jembatan putus di Tanjung, karena ini merupakan akses utama masyarakat ke RSUD, kami minta segera dituntaskan permasalahan ini. Apabila bantuan dari pusat tidak memungkinkan dan butuh waktu yang lama, Saudara harus bertindak strategis dan praktis dengan penggunaan dana BTT," katanya.
"Pemko harus segera menyikapi wacana Pemerintah Pusat membatasi belanja pegawai maksimal 30% yang akan efektif pada 2025," ujar Hendra
Pemerintah Kota, imbuhnya, harus segera melakukan pemindahan pedagang dari Pasar Kuliner ke Pasar Pusat dengan sebelumnya melakukan sosialisasi terlebih dahulu sehingga dapat meningkatkan aktivitas di pasar.
Usai penyampaian rekomendasi tersebut, Mardiansyah menyampaikan kepada Pj walikota dan jajaran agar bisa menindaklanjuti rekomendasi yang sudah disampaikan DPRD.
"Kami harapkan kepada wali kota dan jajaran untuk dapat menindaklanjuti semua poin-poin penting rekomendasi terhadap LKPJ 2023 ini. Hari ini kami serahkan semua poin-poin ini kepada Bapak Penjabat Sekda," ujarnya.
Editor : Berita Minang
