Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Sekreatriat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Fitriati mengatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti rekomendasi dan catatan Kementerian PANRB dalam hasil evaluasi RB Tahun 2023 melalui Rencana Aksi RB General dan RB Tematik Th 2024.
"Mengingat RB ini penting, maka untuk mengawal pengimplementasiannya, pada pertengahan Februari ini, kita akan menggelar bimbingan teknis terkait penyusunan rencana aksi RB General dan Tematik di Sumbar dengan mendatangkan narasumber dari Kementerian PANRB," ungkap Fitriati.
Selain itu, ia juga mengatakan Kementerian PANRB juga telah menerbitkan hasil evaluasi RB terhadap Kabupaten/Kota Tahun 2023. Khusus untuk kabupaten/kota di Sumbar, hasilnya adalah sebagai berikut 5 kab/kota memperoleh nilai BB, 8 kab/kota memperoleh nilai B dan 6 kab/kota memperoleh nilai CC.
Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dengan melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.
Pada tahun 2023, Kementerian PANRB juga melakukan penajaman evaluasi reformasi birokrasi dengan lebih menfokuskan pengukuran pada indeks reformasi birokrasi dari sisi dampak kinerja dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif. (Adv/Adpsb)
Editor : Berita Minang
