Dengan disepakatinya KUA-PPAS tersebut, Pemkab Pasaman Barat dapat melanjutkan tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Advertisement
Scroll ke bawah untuk lanjut membaca
Pemerintah daerah dan DPRD juga menyatakan akan melanjutkan koordinasi dalam pembahasan APBD Perubahan dengan mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Melalui proses tersebut, anggaran perubahan 2026 diharapkan dapat difokuskan pada program dan kegiatan prioritas yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat. (D)
Penulis / Wartawan: Ade MS
Editor: Berita Minang
Standar Redaksi & Kepercayaan (E-E-A-T): Berita ini ditulis oleh jurnalis Ade MS dan telah melalui proses verifikasi serta penyuntingan oleh Berita Minang sesuai Pedoman Media Siber Dewan Pers. Diterbitkan oleh PT Berita Minang Media Sumbar (Susunan Redaksi).
