Penulis: Jen | Editor: Marjeni Rokcalva

PADANG PARIAMAN - Reses ke Dapil Padang Pariaman dan Kota Pariaman, Jumat (18/2/2022), Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi Gerindra, Jasma Juni (JJ) Dt. Gadang bertemu dan mendengar keluhan warga guna mendapat masukan di Nagari Guguak Kec. 2x11 Kayutanam Kab. Padang Pariaman.

Dalam pertemuan yang dipimpin Wali Nagari Guguak Ahmad Yuni Kamil Dt. Rky Tuo Batang Kalu ini, warga mohon dibangun drainase, jalan tani dan bantuan bidang pertanian, seperti bibit, pupuk dan alat mesin pertanian (Alsintan). Tak hanya itu, pemuka adat di Nagari, meminta dilanjutkan pembangunan Kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguak yang kini masih terbengkalai.

Tampak dalam pertemuan Ketua Bamus, Wali Korong, Ketua LPM, bundo kanduang, pemuda dan undangan lainnya.

Baca Juga

• Nagari Guguak Kayutanam Adakan Pelatihan Literasi Digital
• Bertemakan Kearifan Lokal,Bupati Safaruddin Apresiasi Gebyar P5 di SMK N 1 Guguak
• Membentuk Satu Kelurahan Satu Rumah Tahfiz Telah terwujud di Kecamatan Guguak Panjang
• Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi Gelar Musrenbang 2023
• Walikota H. Erman Safar, SH Minta Jajarannya Mewujudkan Stabilitas Kamtibmas Di Kota Bukittinggi

Menanggapi semua permintaan ini, JJ Dt. Gadang menyebutkan, akan menyampaikan ke instansi terkait di Pemprov Sumbar. Dan bila ada mata anggarannya masuk dalam Pokir anggota DPRD, ia berjanji akan memperjuangkannya.

"Khusus masalah pupuk ini selalu dikeluhkan para petani. Saya tidak akan bosan menyampaikan keluhan ini ke Dinas Pertanian Provinsi Sumbar. Ini harus dicarikan jalan keluarnya," kata Dt. JJ.

Jasma Juni (JJ) Dt. Gadang foto bersama Wali Nagari Guguak Ahmad Yuni Kamil Dt. Rky Tuo Batang Kalu dan Bundo Kanduang usai pertemuan. Foto: Rokcalva

Sementara soal pembangunan lanjutan Kantor KAN, Dt. JJ akan membahas dengan instansi terkait, seperti Dinas Kimpraswil dan Dinas PMD/N dan Dinas Kebudayaan.

Dalam kesempatan ini Dt. JJ juga meminta Wali Korong dan warga menyiapkan Keltan Hutan Sosial guna mengantisipasi akan segera disyahkannya Ranperda (Rencana Peraturan Daerah) Hutan Sosial yang masih dibahas Komisi II DPRD Sumbar.

"Diperkirakan tahun 2022 ini, Ranperda ini akan jadi Perda. Bila ini terwujud, akan banyak bantuan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, terutama hutan lindung," katanya.