Lebih lanjut, Wako Erman Safar harapkan, dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini, Tim Penilai Maturitas SKPD yang melaksanakan penilaian (assessment) dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga SPIP Terintegrasi sudah bisa dikatakan menginternalisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di lingkup Pemko Bukittinggi.
Sementara, Kepala Perwakilan BPKP Prov. Sumatera Barat Dessy Adin sebutkan, penyelenggaraan SPIP harus dilihat sebagai kebutuhan organisasi. "SPIP pada hakekatnya merupakan alat bagi pemerintah yang ditanamkan secara terintegrasi pada seluruh elemen struktur dan aktivitas organisasi untuk menjamin tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi melalui prinsip-prinsip tata kelola yang mencakup peningkatan kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, red), manajemen risiko, dan pengendalian korupsi sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan," ujar Dessy.
Inspektur Kota Bukittinggi Amri, SE dalam keterangannya sampaikan, materi sosialisasi yang diselenggarakan tersebut meliputi Overview Pelaksanaan SPIP Terintegrasi, Proses Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi, dan Evaluasi atas Hasil Penilaian Maturitas SPIP Terinegrasi. Lebih lanjut Amri menjelaskan, pelaksanaan sosialisasi ini didasari atas adanya perubahan bentuk penilaian SPIP, dari SPIP yang dulunya hanya menilai tingkat kematangan (maturitas), diintegrasikan dengan aspek lainnya. SPIP Terintegrasi, ungkap Amri, meliputi 4 (empat) macam penilaian, yaitu penilaian terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko Indeks (MRI), penilaian Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK), penilaian Kapabilitas APIP (PK APIP) dan penilaian tingkat kematangan pelaksanaan SPIP itu sendiri (Maturitas SPIP).
