BUKITTINGGI - Kasus kekerdilan/pendek (stunting) masih menjadi momok di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI)Pada 2019, angka kasus stunting di Indonesia tercatat 27,67 persen dari jumlah kelahiran. Sedangkan, World Health Organization (WHO) menargetkan angka kasus stunting suatu negara tidak lebih dari 20 persen.

Meski berada di bawah angka Nasional dan Provinsi Sumatera Barat, dalam upaya menekan terjadinya kasus stunting di Bukittinggi, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi menyelenggarakan kegiatan Pertemuan Penguatan Posyandu

di Balcone Hotel, Padang Hijau, Senin (04/10/2021).

Kegiatan tersebut diikuti oleh utusan Posyandu kelurahan dan kecamatan se-Kota Bukittinggi.

Kepala Dinas Kesehatan diwakili Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Darmayanti, S.Km, M.Kes. mengatakan, pelaksanaaan kegiatan tersebut menitik beratkan pada penguatan Posyandu sebagai garda terdepan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta edukasi informasi kesehatan, khususnya pemantauan tumbuh kembang anak.

Berdasarkan data e-PPBGM atau aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat, kasus stunting di Bukittinggi mencapai 14 persen dari jumlah kelahiran, katanya.

Dalam RPJMD Kota Bukittinggi 2021—2026, kasus stunting ditargetkan turun menjadi 10 persen. Oleh karena itu, peran Posyandu sangat penting dalam mengawal 1000 hari kehidupan (masa ibu hamil sampai dengan anak berusia 2 tahun, red.) melalui pemantauan pemenuhan gizi ibu hamil, pemberian ASI ekslusif, serta pemantauan tumbuh kembang anak setiap bulannya.

Dengan peran yang dijalankan oleh Posyandu tersebut, faktor resiko dan kejadian stunting dapat terdeteksi.

Kegiatan Pertemuan Penguatan Posyandu Dalam Rangka Penurunan Stunting ini bertujuan mendorong penyelenggaraan peran Posyandu dapat berjalan dengan optimal sebagai tempat mendeteksi dini permasalahan gizi, serta pengukuran berat dan tinggi badan yang tepat bagi balita.