"Kami minta Dinas Koperasi dan UKM kawal ini, jangan ada lagi ditemukan rentenir yang menyusahkan masyarakat kita, lawan saja, kalau ada intimidasi, hadapi saja," tegas Riza.
Sementara itu, Dirut PT. Bank Nagari, Tbk Muhammad Irsyad mengatakan dalam rangka merecovery ekonomi, Bank Nagari bangkit melawan pandemi Covid-19 bersama pelaku usaha mikro yang terdampak, peran bank daerah dan jajaran sudah dipastikan ikut membangun sektor ekonomi di Kota Payakumbuh agar menggeliat.
"Bersama OJK, kami ingin ikut mendukung pengembangan sektor UMKM. Kalau pinjaman 5 juta saja tidak sampai 1000 sehari membayar cicilannya, tentu sangat-sangat membantu. Maka kami ajak masyarakat agar memanfaatkan program ini dengan baik," ungkapnya.
Sementara itu, menurut Kepala OJK Sumbar Yusri mengatakan total kredit perbankan di Payakumbuh adalah 3,85 triliun rupiah, dimana ini menjadi faktor penentu kualitas kredit yang sangat bagus di Kota Payakumbuh.
"Program ini hadir untuk mampu membantu mayarakat terjerat rentenir. Apalagi untuk sektor perdagangan dan pertanian di Payakumbuh sangat hidup karena terus disupport oleh masyarakat. Dengan pemulihan ekonomi nasional, akan mempercepat pertumbuhan dan pergerakan ekonomi di Payakumbuh. Bisa kita lihat di semester pertama, pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2021 sudah tumbuh 5,76 persen, dan nasional 7,70 persen," ungkapnya.
Dijelaskan Yusri, Payakumbuh memiliki usaha industri yang beragam, ada industri seperti pengolahan baju, kerupuk, kue basah, anyaman kayu rotan dan bambu, furnitur, tenunan, bordir, logam dan industri lainnya hingga mencapai jumlah 1902 industri.
Kredit dari jasa keuangan menjadi akselerator bagi pendorong perekonomian di Payakumbuh yang disalurkan beberapa perbankan. Yusri menyebut partisipasi masyarakat yang tinggi bisa menjaga sustainability atau permodalan Bank Nagari, karena ini adalah faktor penentu kuatnya sebuah bank dalam persaingan dan berkontribusi terhadap perekonomian, dan berkompetisi dalam industri keuangan, sangat strategis.
"OJK telah mempersyaratkan selambat-lambatnya modal bank umum pada tahun 2024 adalah 3 triliun," ungkapnya.
Ada 5 stake holder yang mengambil peran dalam program ini seperti Pemerintah Daerah, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perbankan, dan Asuransi.
Editor : Berita Minang
