Tentu itu semua diserahkan kepada pemangku kepentingan pada masing-masing daerah. Tidak ada yang salah. Beda halnya dengan anggaran BLT dari Dana Desa/Nagari, dimana nagari diberikan persentase dana yang dapat dialokasikan melalui BLT untuk masyarakat. Kalau Kabupaten/Kota, mereka tidak diberikan gambaran persentase yang harus dialokasikan untuk BLT.
Apakah sebuah daerah yang menggelontorkan banyak anggaran untuk BLT disebut sebagai daerah miskin? Tentu saja tidak. Beda dengan BLT dari sumber lain seperti halnya BLT Kemensos, kriteria penerima BLT Kabupaten/Kota diberikan keleluasaan dalam menentukannya.
Dalam artian, penerimanya tidak harus masyarakat miskin. Namun, intinya dianggap terdampak akibat pandemi covid. Jika pemangku kepentingannya beranggapan bahwasannya banyak rakyatnya yang akan terdampak, maka tentu saja ia tidak akan sungkan-sungkan untuk mengalokasikan anggarannya dalam jumlah banyak.
Jadi, sekali lagi itu kembali kepada daerah masing-masing dalam mengambil sikap dalam kebijakan publiknya, khususnya terkait BLT.
Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa berita yang mengatakan bahwasannya BLT dibagi merata kepada seluruh masyarakat itu adalah tidak benar, menyesatkan, dan hanya akan membuat kegaduhan.
Solusinya adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat, bahwa BLT tersebut tidaklah dibagikan merata kepada seluruh masyarakat. Tetap ada yang dapat, dan ada yang tidak dapat. Pejabat atau media terkait harus segera memberikan klarifikasinya, agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi BLT ini di tengah masyarakat.
Wallahu alam. (***)
