PAYAKUMBUH - IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) termasuk prasarana pelayanan dasar suatu kota. Keberadaan IPLT berdampak kepada penurunan pengaruh negatif dari limbah domestik rumah tangga, yaitu limbah tinja.
Sampai saat ini, Kota Payakumbuh berhasil menjadi kota sehat berturut-turut dan berhasil memperoleh predikat daerah bebas BAB sembarangan. Hal ini membuat semakin kuatnya keinginan Wali Kota Riza Falepi agar bagaimana masyarakatnya menyadari pentingnya pengolahan limbah domestik.
Dengan telah berfungsinya IPLT yang baru melalui bantuan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sumbar Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI yang ada di Kelurahan Sungai Durian, Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, Pemerintah Kota Payakumbuh semakin bertekad meminimalkan pencemaran sebagai dampak dari air limbah domestik (limbah tinja rumah tangga).
"Dukungan kementerian sangat membuat kita senang dan kita semua berharap kerjasama dan komunikasi yang sudah terjalin dapat terus ditingkatkan, dengan tujuan mengoptimalisasi pelayanan publik di Kota Payakumbuh. IPLT sudah dibangun, pengelolaan selanjutnya ini adalah tantangan bagi kita semua," kata Riza Falepi saat diwawancara media, Senin (29/3).
Limbah yang telah diolah di IPLT, akan menjadi cairan yang bisa layak dibuang ke badan penerima seperti saluran dan sungai tanpa adanya zat pencemar lagi.
Menurut Keterangan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kota Payakumbuh, Marta Minanda saat ditemui media di kantornya, Senin (29/3), meski IPLT Payakumbuh baru berjalan 2 bulan sejak diresmikan, namun karena sudah meningkatnya jumlah septic tank masyarakat yang sesuai dengan standar teknis ditambah dengan program Pemko yang sudah membangun septic tank bagi sekitar 4000 rumah warga di Payakumbuh sejak 2017 lalu, sampai-sampai saat ini sudah banyak antrian layanan sedot tinja yang masuk.
"Dalam melayani kebutuhan masyarakat Payakumbuh, pemko juga telah memberikan subsidi dalam pelayanan sedot tinja. Dibuktikan dengan pengenaan retribusi layanan sedot tinja kepada masyarakat hanya sebesar Rp. 130.000 saja, sementara itu untuk 1 mobil layanan kita bisa menampung sebanyak 3 kubik lumpur tinja," papar Marta.
Jika dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk operasional, sebenarnya dibutuhkan lebih kurang Rp. 380.000 per tiap kali penyedotan, artinya ada biaya sekitar Rp. 250.000 yang disubsidi oleh pemko.
"Biaya ini jauh lebih murah dibandingkan menggunakan jasa swasta," kata tambahnya.
Editor : Berita Minang
