SIJUNJUNG - Empat dari lima pasangan calon (Paslon) Bupati/Wakil Bupati Sijunjung, secara terang-terangan menyatakan menolak proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetepatan Hasil Penghitungan Suara pemilihan Bupati Sijunjung yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah setempat.
Penolakan itu disampaikan di Aula Dinas PUPR Sijunjung, pada Selasa (15/12/2020) disaksikan semua unsur penyelanggara KPU dan PPK termasuk Bawaslu, Polres-Kodim/Kesbangpol Linmas daerah setempat.
Ke-empat Paslon yang melakukan penolakan itu terdiri dari Paslon nomor urut 1 Ashelfine-Sarikal, Paslon nomor urut 2 Endre Saiful -- Nasrul, Paslon nomor urut 4 Arrival Boy-Mendro Suarman dan Paslon nomor urut 5 Hendri Susanto-Indra Gunalan.
Ke-empat Paslon menyatakan menolak karena mereka menduga ada konfigurasi dari LP2DK (dana kampanye). Mereka meyesali terkait penghitungan suara dinilai mereka terlalu cepat dan terkesan dipaksakan.
"Seharusnya penghitungankan pada tanggal 17 dan kenapa harus sekarang. Padahal kami tengah mengajukan gugatan,"kata ke empat Paslon itu tak terima proses hasil Rapat Pleno Terbuka yang dilakukan KPU itu-- sambil berlalu dari ruangan rapat pleno terbuka tersebut dan mengajak para saksi mereka keluar dari ruangan.
"Kami menjalankan sesuai aturan. Jika soal masalah LP2DK yang dipermasalahkan, kan sudah dijelaskan sebelumnya dan itu sesuai aturan,"kata Gunawan.
Ketua Bawaslun Sijunjung, Agus Hutrial Tatul, membenarkan telah menyikapi pengaduan ke-Empat Paslon ke Bawaslu Sijunjung.
"Semua komisioner sudah kami periksa dan semua bentuk laporan akan kami proses,"kata Ketua Bawaslu Sijunjung itu kepada Jurnalsumbar.Com ditengah Rapat Pleno Terbuka KPU Sijunjung.
Hal serupa juga disampaikan komisioner Bawaslu Riki Minarsah. Menurut Riki, pihaknya kini tengah memproses pelaporan yang disampaikan ke-Empat Paslon terkait dugaan adanya pelanggaran Pilkada seperti yang disangkakan ke-empat Paslon itu.
Editor : Berita Minang
