"Sekolah bisa lakukan dua shift dengan jumlah murid 50 persen dari biasanya. Jam pelajaran di persingkat dan tidak ada keluar main. Jam pulang sekolah tidak dibenarkan bermain dan langsung pulang dan wali murid wajib mengawasi anaknya," jelasnya.
Bagi yang berjarak jauh bagaimana supaya capaian ada namanya Kriteria kelulusan Minimal (KKM) belum ada arahan Indikator petunjuk dari pusat.
"Ada dua alternatif yang kita jalani yaitu, tatap muka dengan gaya era normal baru dan jarak jauh era normal baru," tukas gubernur.
Senada dengan Gubernur Sumbar, ditempat terpisah Rektor Universitas Negeri Padang Prof. Drs. Ganefri, M.Pd., Ph.D. menekankan aspek pembelajaran jarak jauh tatap muka tidak mungkin 100 persen dan akan diiringi dengan pendekatan jarak jauh dari rumah karena tidak dimaksimalkan anak-anak di sekolah ini cara yang sedang kita cari jalan keluarnya untuk sekolah di Sumatera Barat.
Dari sisi ekonomi ia menilai pembelajaran daring tidak bisa dilakukan merata, karena masih banyak siswa yang tak memiliki akses terhadap teknologi, atau tak mampu membayar biaya belajar daring. Sedangkan dari sisi budaya, Kemendikbud mesti memperhatikan budaya siswa yang belum bisa belajar mandiri.
"Sejak wabah corona merebak, sebagian besar daerah melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dari rumah. Namun implementasinya tak berjalan mulus. RelHum/MR
Editor :
