PAINAN - Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) tahun 2019, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pesisir Selatan, dalam rapat paripurna melalui video converence Rabu (20/5).
Bupati menyampaikan LKPJ dari ruang Command Centre Dinas Komunikasi dan Informatika Gedung Painan Convention Centre (PCC) itu, juga dihadiri Sekda, Erizon, dan sejumlah pejabat eselon dua, dilingkungan pemerintah daerah setempat.
Sementara Ketua DPRD Pesisir Selatan, Ermizen, S.Pd, bersama beberapa anggota lainnya memimpin sidang dari ruang sidang dewan setempat, serta beberapa orang anggota DPRD mengikuti sidang dari rumah mereka masing masing secara virtual.
Ketua DPRD dalam pidato pembukaan sidang, mengemukakan bahwa sesuai dengan amanat Pasal 69 UU No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 13 tahun 2019, kepala daerah wajib menyampaikan LKPJ kepada DPRD dan ringkasan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (RLPPD) kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Akan tetapi karena pandemi covid 19 maka berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1723/Otda, tanggal 24 Maret 2020, waktu penyampaian LKPJ diperpanjang.
Meskipun suasana penyampaian LJPj berbeda dari tahun sebelumnya, kita berharap hal tersebut tidak mengurangi makna dan tujuan penyampaian LKPj.
Menurut bupati, APBD tahun 2019 dengan target pemasukan, Rp 1,7 triliun, dan realisasinya Rp 1,6 triliun. Sedangkan rencana belanja Rp 1, 8 triliun serta realisasi Rp Rp 1,6:triliun.
Dalam nota LKPJ-nya bupati memaparkan keberhasilan kinerja pembangunan yang diselenggarakan, dapat dilihat dari berbagai capaian indikator makro pembangunan daerah. Dan itu sesuai dengan penyajian data yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019, yang terlihat kecendrungan baik dan positif. PDRB tahun 2019 mencapai 4,81 persen.
"Pencapaian ini berada di atas standar rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumbar," jelasnya.
Editor :
