"Proses verifikasi dan validasi itu cukup tepat dilakukan dengan petugas Dinsos yang langsung turun ke lapangan," kata Atmi.
Atmi menerangkan, terkait masih adanya sekitar 1.000 warga Kota Payakumbuh yang kepesertaannya dinonaktifkan berdasarkan SK Kemensos, pihak BPJS Cabang Kota Payakumbuh merekomendasikan kepada Pemerintah Kota (Pemko) untuk melilhat kuota PBI dari Sumbar Sakato dan PBI dari APBD Payakumbuh murni.
Berdasarkan data yang tercatat di BPJS Cabang Payakumbuh, per-1 September 2019 ini terdapat sekitar 1.500 kepesertaan baru yang pembiayaannya berasal dari APBD Kota Payakumbuh murni.
Advertisement
Scroll ke bawah untuk lanjut membaca
"Kalau untuk Pemko Payakumbuh perhatian terhadap masyarkatnya cukup maksimal itu terbukti dengan raihan UHC (Universal Health Coverage)," pungkasnya. (Yus)
Penulis / Wartawan: Marjeni Rokcalva
Editor:
Standar Redaksi & Kepercayaan (E-E-A-T): Berita ini ditulis oleh jurnalis Marjeni Rokcalva dan telah melalui proses verifikasi serta penyuntingan oleh sesuai Pedoman Media Siber Dewan Pers. Diterbitkan oleh PT Berita Minang Media Sumbar (Susunan Redaksi).
