Mahyeldi juga meminta pemerintah kabupaten dan kota memperkuat pemantauan harga, stok, data produksi, serta perkiraan waktu panen sebagai dasar membangun sistem peringatan dini. Kelancaran distribusi ke seluruh wilayah, termasuk Kabupaten Kepulauan Mentawai, juga perlu menjadi perhatian bersama. Koordinasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan diperlukan untuk memastikan rantai pasok berjalan lancar, termasuk dalam menjaga kelancaran distribusi BBM yang berpengaruh terhadap biaya transportasi pangan.
Menghadapi tahun 2027, Gubernur meminta setiap bupati dan walikota menyusun Rencana Aksi Pengendalian Inflasi paling lambat akhir Desember 2026. Rencana tersebut harus memuat jadwal tanam, jadwal produksi, proyeksi kebutuhan pangan, serta skema kerja sama antardaerah. Dengan perencanaan berbasis data, daerah surplus dapat dihubungkan lebih cepat dengan daerah yang membutuhkan pasokan sehingga potensi gejolak harga dapat diantisipasi.
Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Muhammad Abdul Majid Ikram dalam paparannya menyampaikan bahwa sejumlah komoditas pangan masih berpotensi mengalami kenaikan harga menjelang akhir tahun. Hingga minggu kedua November, tekanan kenaikan harga diperkirakan berada di kisaran 0,06 persen. Komoditas yang perlu diwaspadai antara lain cabai merah, bawang merah, dan jengkol akibat keterbatasan pasokan. Potensi kenaikan cabai merah terutama berasal dari Padang Pariaman dan Pesisir Selatan, sedangkan cabai rawit menjadi perhatian di Payakumbuh dan Kabupaten Agam.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyerahkan penghargaan kepada TPID kabupaten/kota terresponsif melalui KIAT SUMBAR Triwulan III Tahun 2026. Penghargaan diberikan kepada Kabupaten Solok dengan 181 kegiatan, Kabupaten Tanah Datar dengan 163 kegiatan, dan Kota Padang Panjang dengan 155 kegiatan.
Penulis / Wartawan: Berita Minang
Editor: Marjeni Rokcalva





