PADANG - Peta politik di Sumbar jelang Pilgub 2020 begitu cair dan satu persatu koalisi mulai mengerucut. Usai dua calon independen memastikan maju, yakni pasangan Irjen Fakhrizal-DR. Genius Umar dan Mayjen TNI (Pur) Syamsu Djalal-Aldi Taher, kini sudah mulai mengerucut koalisi PKS dan PPP. Meski ada dua jagoan PKS untuk calon gubernur, yakni Mahyeldi dan Riza Falepi, gerilya Mahyeldi ternyata lebih gencar, terutama mencari partai koalisi.
"Semua partai masih kita jajaki untuk koalisi, dan nanti akan ada yang sejalan dengan kita akan menjadi koalisi," sebut Mahyeldi beberapa waktu lalu. Dan ternyata, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan akan mengusung kadernya, Audy Joinaldy menjadi bakal calon wakil gubernur (Cawagub) dalam Pilkada Sumatra Barat (Sumbar) 2020. Audy ditargetkan berpasangan dengan bakal calon gubernur yang kini menjabat Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansarullah, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Wakil Ketua Umum PPP, Fernita Darwis, mengatakan dari sembilan provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur, Sumbar salah satu menjadi konsentrasi. Sebab, Sumbar punya harapan titik terang sebagai lompatan perolehan suara bagi PPP.
"PPP mempertimbangkan kader yang maju di pemilihan gubernur. Karena kami memiliki empat kursi di tingkat provinsi, maka mengambil posisi calon wakil gubernur," kata Fernita usai menghadiri acara hari lahir PPP ke-47 di Kota Padang, Selasa (11/2/2020).
Menurut Fernita, untuk calon gubernur, PPP telah melihat peluang dari beberapa partai lainnya. Namun, untuk calon kandidat yang kuat merupakan Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansarullah.
"Artinya PKS dan PPP sudah relevan mewakili umat. Maka kita harapkan posisi wakil gubernur yaitu Audy Joinaldy. Beliau cukup mapan, dan memang ingin membangun kampung halamannya," kata Fernita.
PPP telah melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang dihadiri seluruh pengurus di setiap provinsi di Indonesia dalam membahas persiapan Pilkada 2020. Dalam rakornas, telah disampaikan tentang terkait tuntut pelaksanaan terkait aturan PPP mengeluarkan rekomendasi dukungan untuk kepala daerah.
"Di dalam juklak itu poin paling penting adalah memprioritaskan kader. Kalau kita punya kader PPP seperti ketua DPW, DPC, pengurus lainnya itu kita prioritaskan. Jika ada kader ingin maju dalam kancah calon kepala daerah, kita tidak buka pendaftaran. Kita hanya buka untuk wakil," jelasnya.
Editor
Editor :
