PADANG - Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, Pemko Padang Panjang raih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Wilayah Provinsi Sumatera Barat. Padang Panjang pun menjadi kota pertama di Sumbar yang meraih WTP untuk tahun ini.
Pada WTP ke-8 kalinya ini, Kepala Perwakilan BPK Sumbar, Arif Agus, S.E, M.M.Ak, CPA, CSFA menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD 2023 kepada Pemko Padang Panjang yang diterima Pj. Wali Kota, Sonny Budaya Putra, A.P, M.Si dan Ketua DPRD, Mardiansyah, S.Kom, Kamis (4/4/2024) di Kantor BPK Sumbar. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara LHP LKPD 2024 dan LHP Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Banparpol.
Arif Agus mengatakan, Padang Panjang berhasil meraih Opini WTP berdasarkan penilaian LKPD 2023 yang menyatakan laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Ia juga mengapresiasi Padang Panjang yang sudah mendapat predikat WTP untuk kedelapan kalinya.
"Alhamdulillah. Predikat WTP kedelapan kalinya ini, bentuk komitmen Pemerintah Kota bersama DPRD untuk menjunjung tinggi azas Kota Padang Panjang Cerdas dan Berintegritas," tegasnya.
Sonny mengatakan, apapun catatan dari hasil pemeriksaan akan segera ditindaklanjuti dengan harapan Pemerintah Kota akan jauh lebih baik lagi. Baik dalam inovasi, prestasi maupun akuntabilitasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mardiansyah mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BPK terkhusus tim pemeriksa yang datang langsung ke Padang Panjang. Berkat kerja sama dan komunikasi yang baik Padang Panjang kembali menerima WTP.
Editor : Berita Minang
