Kedua sistem sentralisasi pemerintahan di masa lampau yang mengakibatkan terjadinya penumpukan kekuasaan di Pusat dan kurangnya perhatian terhadap pembangunan dan kepentingan daerah serta timbulnya fanatisme kedaerahan.
Ketiga tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinnekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa. Keempat terjadinya ketidakadilan ekonomi dalam lingkup luas dan dalam kurun waktu yang panjang, melewati ambang batas kesabaran masyarakat secara sosial yang berasal dari kebijakan publik dan munculnya perilaku ekonomi yang bertentangan dengan moralitas dan etika.
Kelima kurangnya keteladanan dalam sikap dan perilaku sebagian pemimpin dan tokoh bangsa.Keenam tidak berjalannya penegakan hukum secara optimal, dan lemahnya kontrol sosial untuk mengendalikan perilaku yang menyimpang dari etika yang secara alamiah masih hidup di tengah masyarakat.
Ketujuh adanya keterbatasan kemampuan budaya lokal, daerah, dan nasional dalam merespons pengaruh negatif dari budaya luar, kemudian kedelapn meningkatnya prostitusi, media pornografi, perjudian, serta pemakaian, peredaran, dan penyelundupan obat-obat terlarang (Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa). Terakhir Pemahaman dan implementasi otonomi daerah yang tidak sesuai dengan semangat konstitusi (Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah).
" Sebentar lagi Indonesia akan memasuki tahun politik, dimana masih terbuka kemungkinan akan terjadi polarisasi kelompok masyarakat dengan tingkat emosional yang tidak stabil. Apalagi ditambah dengan arus informasi yang sangat cepat tanpa bisa di saring oleh siapapun akan mempengaruhi opini yang berkembang. Sehingga sangat dibutuhkan kesadaran dan kematangan masyarakat dalam mencerna setiap isu yang berkembang. Tentu hal ini bertujuan untuk menjaga kesatuan dan persatuan masyarakat indonesia" ujarnya.
" Faktor-faktor penghambat yang sekaligus merupakan ancaman tersebut dapat mengakibatkan bangsa Indonesia mengalami kesulitan dalam mengaktualiasikan segenap potensi yang dimilikinya untuk mencapai persatuan, mengembangkan kemandirian, keharmonisan dan kemajuan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk mengingatkan kembali warga bangsa dan mendorong revitalisasi khazanah nilai-nilai luhur bangsa sebagaimana terdapat pada empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara," terangnya.
Diakhir acara Nevi Kembali menginginkan betapa sangat pentingnya bagi kita semua untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai dasar-dasar konstitusi negara kita. Pilar-pilar inilah yang kemudian akan senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan kita sebagai Negara-bangsa yang besar dalam naungan Negara Kesatan Republik Indonesia. Dan berharap, kita semua yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan repubik Indonesia, bisa menjadikan 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara ini, sebagai landasan dalam mencari solusi dan jalan keluar dari setiap permasalahan yang datang. ( De).
Editor :
