Para pelaku UMKM dapat menggunakan pembiayaan maksimal Rp 10 juta dengan margin Rp 0,-," jelasnya.
Untuk tahun 2023, Pemko Bukittinggi telah menyiapkan subsidi untuk Tabungan Utsman sebesar Rp 2,5 milyar. Dalam perencanaannya, Pemko juga akan menambah subsidi Rp 500 juta pada perubahan mendatang, untuk dapat membantu sekitar 3000 nasabah.
"Sejak pembiayaan perdana di 2023 pada tanggal 20 Januari lalu, sudah Rp 700 juta lebih dana dikucurkan untuk 100 debitur. Untuk tahun 2023 sendiri, BPRS Jam Gadang ditarget memiliki, aset Rp 80 Milyar dan pembiayaan sebesar Rp 58 milyar lebih. InsyaAllah ini akan kita usahakan bersama dan menjadikan BPRS Syariah Jam Gadang, BPR terbaik di Indonesia," ungkapnya.
Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS), Buya Gusrizal Gazahar, menyampaikan, selama tahun 2022 Dewan Pengawas Syariah telah melakukan pengawasan terhadap BPRS untuk memastikan terpenuhinya prinsip kepatuhan Syari'ah (Shariah Compliance) dalam operasional BPRS. DPS secara intens dan berkesinambungan berkomitmen untuk senantiasa memberikan saran dan nasihat kepada manajemen agar senantiasa mematuhi prinsip dan nilai syariah serta tata Kelola perusahaan yang baik dalam mengelola usaha BPRS Jam Gadang (Perseroda).
"Pertumbuhan aset, laba dan pembiayaan BPRS Jam Gadang, melebihi BPR yang lain di Sumatra Barat. Ini luar biasa dan harus dipertahankan serta ditingkatkan. Kami Pemko Bukittinggi bangga memiliki BPRS Jam Gadang. Tahun depan kami usulkan untuk kesejahteraan pegawai BPRS Jam Gadang dinaikkan," ungkap Erman.
Pemerintah Kota Bukittinggi akan terus mensupport progran BPRS Jam Gadang, terutama untuk Tabungan Utsman. Dimana, Pemko sudah anggarkan Rp 2,5 milyar untuk subsidi margin pembiayaan. Jumlah ini diperkirakan dapat membantu pembiayaan untuk 3000 nasabah, ungkap Erman Safar.(Yus)
Editor :






