"Pemda tersedia dana tak terduga sebesar Rp 7 milyar. Untuk mengunakan dana tersebut, pemerintah daearah harus membuat Surat Keputusan (SK) tanggap darurat," tutup Taslim.

Diketahui, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi: Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, penanggulangan bencana bertujuan untuk: Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Dipihak lain, Koordinator Progran Voice Inclusivene Climate Resilience Actions (VICRA) PKBI Sumbar, Suci Kurnia Sari mengatakan, pada dasarnya, adaptasi perubahan iklim ke dalam agenda pembangunan daerah diyakini oleh banyak pihak sebagai prakondisi sukses bagi kebijakan Adaptasi.

Ia menyebutkan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengatur tentang Pemerintahan Daerah, di dalamnya terdapat pembagian urusan pemerintah.

Pihaknya juga telah mendata bahwa ancaman bencana karena perubahan iklim terus terjadi di delapan kecamatan di Padang Pariaman seperti Anam Lingkuang, VI Koto, Batang Anai, Sintuak Toboh Gadang, Tapakih, 2x11 Anam Lingkuang, Lubuak Aluang dan Sungai Limau.

"Sementara anggaran di 9 OPD di Padang Pariaman yang dialokasikan belum dapat menjawab permasalahan akibat bencana alam. Kegiatan yang dilakukan lebih pada upaya preventif dibanding kuratif," jelas Suci (YN)