"Pak presiden merespon positif, saya diperintahkan untuk mengajukan surat permohonan", ujar Sutan Riska dalam sambutannya.
Sutan Riska mengaku, berkaca dari pengalaman daerah lain, proses pengalihan aset pemerintah pusat menjadi aset daerah bisa memakan waktu 2 tahun, berkat bantuan Presiden, hanya dalam hitungan bulan saja aset itu sudah menjadi milik Pemkab Dharmasraya.
"Kalau ditaksir, aset tanah yang dialihkan ke kita itu sekitar Rp. 53 Miliar. Jika itu kita beli dengan APBD dari mana duitnya?", ujar bupati dihadapan Sekda dan seluruh jajaran.
Dalam perjalananya, Sutan Riska mengaku pembangunan mesjid agung bukan tanpa kendala, apalagi setelah Covid-19 melanda. Pandemi itu serta-merta menggoyangkan neraca keuangan daerah. Sumber pendapatan tidak lagi seimbang dengan rencana pembangunan daerah.
Dirinya bersama tim pemerintah daerah berfikir keras, bagaimana pembangunan tetap dapat dijalankan tanpa mengganggu APBD. Lagi-lagi pemerintah pusat menjadi penolong dengan gelontoran Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Alhamdulillah, untuk landscap dan taman kita dibantu Kementerian Pekerjaan Umum sebanyak Rp. 20 Miliar", lanjut Sutan Riska.
"Kalau bapak ibuk sudah tidak sabar (ingin segera menggunakan Mesjid Agung), saya yang menggagas pembangunannya lebih tidak sabar lagi", ungkap Suami Dewi Lopita Sari ini.
Dirinya mengajak seluruh warga Dharmasraya untuk mensyukuri nikmat yang diberikan Allah SWT atas mulai digunakannya Mesjid Agung Dharmasraya.
"Ini bukan hanya kerja keras saya sendiri, di dalamnya ada andil warga Dharmasraya, termasuk DPRD, Forkopimda, Sekda dan seluruh jajarannya", terang Sutan Riska
Editor :
