"Sejak dulu, apapun bentuk iyuran yang dipungut,maupun kewajiban orang tua yang disepakati dalam rapat komite, tidak pernah disangkut pautkan kepada realisasinya,sudah membayar atau belum, hak siswa tetap diberikan, apakah itu ujian maupun pembagian rapor dan STTB bagi siswa kelas XII", tegas Silfa didampingin kepala tata Usahanya Ria S.Ak .
Menurut Silfa, beredarnya surat yang berobah dari konsep awal, itu karena semakin bersemangatnya, dan menghindari rasa diskriminasi antar siswa yang berasal dari Kota Bukittinggi dengan diluar Bukittinggi. Selain itu sasarannya juga untuk memungut tunggakan pada siswa yang belum melunasi iyuran komitenya sampai Desember 2021, jelasnya.
Dikatakannya, kami dari SMAN 1 Bukittinggi sangat mendukung kebijakan Pemko Bukittinggi membebaskan siswa dari iyuran Komite dan ditanggung olah Pemko Bukittinggi.
Sejak Januari belum ada kami pungut iyuran komite itu, bagi wali murid yang ingin membayar, kami tolak bila itu warga Bukittinggi, dan yang diterima hanya iyuran komite dari walimurid yang berasal dari luar kota Bukittinggi, ungkapnya.
Lebih lanjut Kepala SMAN 1 Bukittinggi menjelaskan bahwa, kondisi di sekolahnya, aman aman saja dan sangat kondusif, PBM dan kegiatan tetap berjalan dengan lancar, 26 guru dan pegawai honorer yang sudah tiga bulan belum terima honor, tidak ada yang protes, mereka paham dengan kondisi, dana BOS dan iyuran komite bantuan khusus Pemko Bukittinggi belum cair.
Sementara ketua Komite SMAN 1 Bukittinggi drg Rinaldo yang dihubungi media ini melalui whats App nya menjawab singkat, terlalu banyak untuk diketik. Komite SMA 1 Bukittinggi mewakili orang tua dan wali murid mengucapkan terima kasih kepada PEMKO DAN DPRD KOTA BUKITTINGGI, tulisnya.
( Yus).
Editor : Marjeni Rokcalva
