Lebih lanjut, Wako Erman Safar sebutkan, penghargaan APE Tahun 2020 yang diterima tersebut mencerminkan penyelenggaraan program pembangunan di Kota Bukittinggi sudah responsif pengarustamaan gender. "Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan program pembangunan yang dilaksanakan di Kota Bukittinggi sudah responsif gender, termasuk dalam penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak" ujar Wako. "Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras seluruh SKPD serta stake holder Kota Bukittinggi. Penghargaan ini tentunya juga tidak terlepas dari dukungan DPRD. Semoga, hubungan kemitraan yang telah terjalin baik selama ini antara Pemko dan DPRD dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat," tambah Wako.
Ada tujuh indikator dalam penilaian APE, yaitu komitmen, kebijakan dan program, kelembagaan pengarustamaan gender (PUG), sumber daya (SDM, dana, sarana prasarana), data terpilah (profil gender, statistik gender), peralatan (panduan, modul, KIE) dan jejaringan atau dukungan masyarakat. Dalam rangka percepatan pengarustamaan gender, Pemko Bukittinggi telah membentuk Tim Penggerak PUG, Tim Focal Point dan Tim Pokja PUG yang melibatkan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Bukittinggi, Tati Yasmarni, ketika dihubungi tuturkan, Kota Bukittinggi mengikuti proses penilaian APE Tahun 2020 melalui verifikasi lapangan oleh Pemerintah pada 30 Maret 2021 lalu. Verifikasi lapangan yang dilakukan secara daring tersebut, lanjut Tati, langsung dipimpin Wali Kota Bukittinggi, didampingi Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Pokja PUG, Kepala SKPD, lembaga masyarakat, gender champion, dunia usaha serta media.
