PADANG - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menganggarkan insentif untuk tenaga kesehatan dalam APBD Perubahan 2021 yang disampaikan dalam Nota Pengantar Rancangan KUA PPAS pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumbar.
"Arah kebijakan belanja pada kebijakan APBD P 2021 diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan belanja yang bersifat earmark dan harus dialokasikan diantaranya kekurangan insentif untuk tenaga kesehatan," kata Gubernur Mahyeldi dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (2/9/2021).
Kemudian untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan COVID-19 dan dampaknya.
APBD P 2021 juga diarahkan untuk menutupi kekurangan gaji, kekurangan TPP Dinas Pendidikan tahun 2018, dan kekurangan insentif pajak.
Lalu untuk pemenuhan kewajiban Pemprov Sumbar kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak ketiga lainnya yaitu bagi hasil pajak ke Kabupaten/Kota, hutang BPJS ASN dari tambahan penghasilan pegawai atau TPP tahun 2020 dan kewajiban untuk kontribusi PBI JK dan JKN sakato.
Perubahan APBD 2021 itu diantaranya dilatarbelakangi oleh perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum anggaran KUA.
Laju pertumbuhan ekonomi Sumbar yang terkoreksi dari target RKPD 2021 sebesar 4,22 persen, tekanan inflasi pada triwulan II tahun 2021 yang diproyeksikan meningkat dibanding triwulan I, dan realisasi anggaran semester I tahun 2021 yang realisasinya belum maksimal.
Kemudian adanya perubahan perubahan kebijakan atau regulasi di tingkat pusat terutama dalam penerapan Permendagri 90 tahun 2019 beserta pemutakhirannya melalui keputusan Menteri dalam Negeri nomor 050-3708 tahun 2020.
Lalu adanya kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri keuangan nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana Desa tahun anggaran 2020 satu dalam rangka mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya.
Editor : Berita Minang
