"Kita berikan konsultasi dan solusi bagi mereka," ujarnya.
Ia menilai ruang konsultasi hukum di DPMPTSP sangat tepat karena di masa pandemi Kejaksaan Agung menugaskan jajaran Kejaksaan di daerah membantu mendukung pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas dalam mengatasi pandemi sekaligus juga pemulihan ekonomi. Jadi ini sangat strategis sekali di sini," katanya.
Menurutnya dalam masa pandemiAPBN dan APBD menjadi motor penggerak perekonomian. Percepatan serapan anggaran harus dilakukan, tidak boleh terkendala keragu-raguan masalah hukum.
Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten
"Jadi kalau ada ASN di lingkungan Pemprov Sumbar yang jadi PPK, ada keraguan hukum dalam langkah tugas membelanjakan dana APBN dan APBD silahkan berkoordinasi dengan jaksa yang ditugaskan di sini," ujarnya.(BIRO ADPIM SETDA PROV. SUMBAR)
Editor : Berita Minang
