KENDARI - Menyusul meningkatnya kasus Covid-19, sebaiknya ditunda pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia VIII. Tidak perlu memaksa digelar 30 Juni 2021 di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ini sebagai antisipasi agar Munas Kadin, dengan agenda utama pemilihan ketua umum periode 2021-2026 itu, bisa berjalan baik, terhindar dari bahaya Munas itu menjadi klaster baru Covid-19.
Demikian dikemukakan beberapa Ketua Kadin Provinsi, seperti Kukrit Suryo Wicaksono (Ketua Kadin Jawa Tengah), Adik Dwi Putranto (Ketua Kadin Jawa Timur), Ivan Batubara (Ketua Kadin Sumatera Utara), dan Wawan Harmawan (Wakil Ketua Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta).
Tempat dan waktu Munas Kadin, memang menjadi sorotan, akibat yang semula di Bali, 2-4 Juni 2021, pindah dan mundur ke Kendari, 30 Juni 2021. Perpindahan itu dinilai janggal, sebab Kendari minim fasilitas. Tempat Munas mesti di daerah yang rendah kasus Covid-19, dan memadai dalam infrastrukur, mulai hotel, gedung tempat acara, transportasi, dan sarana wisata. Daerah itu harus bisa melayani peserta dan juga para pelancong.
Daerah sebagai tuan rumah Munas, memang dituntut secara profesional dan bisa independen, netral tidak memihak. Itu, karena Kadin adalah organisasi para pengusaha profesional, yang memiliki integritas dan indepedensi tinggi. Karena itu tak layak, Munas berlangsung di daerah yang Kadinda Kadin-nya, yang sudah berpihak ke salah satu calon ketua umum.
Daerah penyelenggara pun mesti bisa menjamin, acara Munas bermatabat. Sementara Kendari punya catatan buruk. Ambil umpama, saat Kadin Sulawesi Tenggara menggelar Musyawarah Provinsi di Kendari, untuk pemilihan Ketua. Acara itu berlangsung ricuh dan panas, nyaris terjadi adu pukul. Saat Kongres PAN ke-V, 11 Februari 2020, di Kendari, juga rusuh. Peserta adu pukul dan saling lempar kursi. Kejadian serupa juga terjadi saat Musyawarah DaerahKomite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), 30 Mei 2021, di Kendari.
Diingatkan oleh Kukrit, Munas Kadin sekurangnya akan dihadiri 400 orang, yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. "Saya ragu Munas Kadin akan mendapat ijin. Sebab jumlah peserta berpotensi untuk membuat kerumunan. Ini dilarang pemerintah. Sangat berbahaya bagi para peserta," ucap Kukrit mengingatkan.
Senada dengan itu, Ketua Kadin Sumatera Utara, Ivan Batubara, menegaskan kasus Covid-19 meningkat di mana-mana. Jangan sampai peserta yang datang dari berbagai wilayah membawa masalah baru di Kendari. Itu tidak sejalan dengan himbauan Pemerintah.
"Sebaiknya dicari waktu dan tempat yang pas, karena saat ini covid semakin mengganas. Kita harus patuhi anjuran pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran covid. Jangan sampai kita datang ke Kendari justru membawa masalah bagi masyarakat setempat," tegas Ivan, yang mengingatkan tempat penyelenggara munas, mesti netral.
Di tempat terpisah Ketua Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto juga berpendapat, alangkah baiknya Munas Kadin di Kendari ditunda. Selain kasus Covid-19 yang melonjak, fasilitas di Kendari juga terbatas.
Editor :
