Penulis: Medio Agusta

PADANG - Sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) masih ditemukan keluyuran saat Guberbur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumatera Barat (Sumbar), Selasa (8/6/2021) pagi.

"Sebetulnya saya ingin melihat secara langsung, sekaligus memastikan kesiapan ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat," kata Mahyeldi.

Menurutnya, semua ASN tanpa terkecuali di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar, harus bekerja secara maksimal dengan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Baca Juga

• Pastikan Pegawai Disiplin Setelah Lebaran, Pj Wako Payakumbuh Sidak Ke Sejumlah OPD Dan BUMD
• Usai Libur Lebaran, Wawako Padang Panjang Asrul Lakukan Sidak
• Sekdako Payakumbuh Dafrul Pasi Sidak Ke Dinas Pendidikan, Pastikan Kelaikan Kendaraan Dinas
• Wawako Padang Panjang Asrul Lakukan Sidak ke Sejumlah OPD
• Pastikan Pelayanan Kesehatan Berjalan Baik,PJ. Wako Rida Sidak Ke Puskesmas Tarok

Satu persatu ruangan kantor Dinas ESDM dikunjunginya. Mahyeldi sempat mendapati adanya kursi kosong dalam sidak tersebut. Akan tetapi, ketidakhadiran Pegawai Negeri Sipil (PNS) ESDM tersebut memiliki alasan yang tidak jelas. Dengan alasan itu Gubernur menegur pimpinannya.

"Sudah jelas kursinya kosong, kalau pun itu tidak hadir harus ada alasan yang jelas, misalnya cuti melahirkan atau cuti lain, atau alasan lain. Bagaimana kita bisa melayani masyarakat, sementara yang hadir saja masih terlihat santai dalam bekerja," ucapnnya.

Selanjutnya dalam sidak tersebut masih juga terdapat PNS yang masih tidak melengkapi atribut pakaian dinas, seperti kelengkapan papan nama, lambang korpri dan pin tolak gratifikasi.

Gubernur meminta Sekretaris ESDM Sumbar Mitro Wardoyo untuk memberikan teguran tertulis dan segera laporkan keBadan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan tembusan ke Gubernur Sumbar.

"Saya minta data absensi secara keseluruhan. Apabila nantinya didapati ada yang sengaja tidak masuk alias membolos maka hukumannya adalah pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Segerakan buatkan laporannya," tegasnya.

Menurut gubernur, apabila ditemui pelanggaran PNS bukan hanya hukuman disiplin ringan atau tertulis, tapi TKD satu bulan dihilangkan sekaligus peringatan tertulis.

"Karena kalau pegawai kena tiga peringatan tertulis ini akan jadi pertimbangan buat promosi. Kemungkinan besar juga tidak akan naik pangkat," terangnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, dari sidak yang pihaknya lakukan, pelayanan yang diberikan ASN di masing-masing instansi sudah dilaksanakan dengan baik. Bahkan pada setiap bidang pelayanan, semua petugasnya dalam kondisi siap.

BIRO ADMPIM SETDA SUMBAR