Untuk perencanaan tahun 2020 dilaksanakan pembangunannya pada tahun 2021. Capaian dari perencanaan tersebut indikator makro-nya di antaranya, pertumbuhan ekonomi. Di mana Sumbar pada 10 tahun terakhir pertumbuhan ekonominya berada di atas nasional. Termasuk di masa pandemi Covid-19 tahun 2020, yang dihadapkan pada kondisi seluruh negara dan daerah pertumbuhan ekonominya anjlok. Namun, Sumbar pertumbuhan ekonominya minus 1,6 persen, namun masih lebih baik dari nasional yang minus 2,07 persen.
Indikator lainnya, tingkat kemiskinan. Tahun 2020 lalu, Sumbar tingkat kemiskinan di Sumbar 6,56 persen jauh lebih baik dari nasional yang mencapai 10,19 persen. Termasuk juga tingkat pengangguran terbuka. Meksipun tingkat pengangguran di Sumbar naik 6,88 persen, namun masih lebih baik dari nasional yang mencapai 7,07 persen. Juga ada indikator lainnya, yakni Gini Ratio Sumbar yang mencapai 0,301 persen lebih baik dari nasional yang mencapai 0,365 persen.
Selain sesuai dengan kaidah dan prinsip pembangunan, juga ada penilaian terhadap inovasi yang dilakukan. Dari sekian banyak inovasi yang dilakukan, Pemprov Sumbar pernah masuk peringkat tiga nasional. Bahkan inovasi pengendalian inflasi pernah tiga kali berturut turut terbaik di Sumatera.
Dengan meraih peringkat terbaik I PPD, maka Pemprov Sumbar menurut Hansastri akan menerima insentif dalam bentuk anggaran nantinya. Berapa jumlah anggaran yang akan diterima dari pemerintah pusat, diakui Hansastri, belum mengetahui pasti.
Sementara, Sekretaris Bappeda Sumbar, Deti menyebutkan, penilaian PPD dilakukan beberapa tahap. Tahap I penyerahan dokumen. Tahap II ada 24 inikator besar yang harus dipenuhi. Bahkan, dalam penilaiannya juga melibatkan Ombudsman Perwakilan Sumbar.
Penghargaan ini sudah lama dinanti sejak tahun 2013 silam. Di mana tahun tersebut terakhir Pemprov Sumbar meraih capaian terbaik nasional dengan nama penghargaan Pangripta Nusantara saat itu.
Sementara, Deti juga menambahkan, penghargaan PPD saat ini gengsinya lebih tinggi, karena proses penilaian disetarakan untuk seluruh daerah. Di mana di era kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) penilaian diperketat. Perencanaan yang dibuat harus dilihat juga realisasinya. Bahkan sekarang juga ada target untuk pencapaian perencanaan secara nasional. "Sekarang itu juga dilihat deviasi target dan realisasinya apakah tercapai atau tidak," ungkapnya.
Capaian prestasi PPD tahun 2021 ini menjadi awal dan semangat baru dalam perencanaan pembangunan di Sumbar. Karena bertepatan dengan momentum sedang disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Direncanakan Kamis, 6 Mei 2021 akan diselenggarakan Musrenbang RPJMD ini.
"Kami mengharapkan terus berpartisipasi semua pihak dalam memberikan masukan dan saran penyempurnaan. Sehingga dokumen ini bisa lebih implementasi dan inovatif, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbar lima tahun mendatang," harapnya.(Hms-Sumbar/BM)
Editor :
