Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) meraih capaian prestisius sebagai terbaik I pada Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2021, untuk kategori pemerintah provinsi. Selain Pemprov Sumbar meraih peringkat I, juga ada peringkat II diraih oleh Pemprov Jawa Barat (Jabar) dan peringkat III diraih oleh Pemprov Bengkulu.
Prestasi ini diumumkan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) tahun 2021 pada penyusunan rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2022, yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (4/5) di Jakarta.
Pengumuman PPD dilaksanakan oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa dan dihadiri langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi), menteri dan seluruh gubernur, bupati dan wali kota melalui virtual.
Atas pencapaian terbaik tersebut, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengucapkan rasa syukur dan selamat kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian penghargaan ini. "Ini adalah berkah Ramadhan bagi masyarakat Sumatera Barat," ucap Mahyeldi Ansharullah dengan bangga.
PPD adalah apresiasi pemerintah kepada pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, karena berprestasi menghasilkan perencanaan berkualitas dan mencapai target-target pembangunan di daerah. PPD ditujukan agar dapat mendorong pemerintah daerah, untuk terus berinovasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
"Syukur dan selamat. Ini berkat kerja keras banyak pihak, dengan bimbingan Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Juga peran kolaborasi dari perangkat daerah dan lembaga lainnya terkait capaian inovasi daerah dalam penanganan Covid-19 dan distribusi pangan dalam pengendalian inflasi daerah di masa pandemi. Semua terinternalisasi dalam proses perencanaan yang dilakukan, dengan melibatkan stakeholder, instansi vertical juga lembaga non pemerintah," ungkap Hansastri.
Hansastri menyebutkan, prestasi yang diraih ini melalui proses penilaian yang cukup panjang. Mulai dari permintaan dokumen, keluarnya nominasi, kemudian dilakukan wawancara dan presentasi secara virtual. Kemudian dilakukan seleksi untuk masuk 10 besar yang juga dilanjutkan kembali dengan presentasi dan wawancara serta kunjungan lapangan. "Yang dinilai itu beberapa aspek. Yakni, perencanaan, pencapaian dan inovasi," ungkap Hansastri.
Untuk penilaian perencanaan, banyak items yang detail dilakukan penilaian. Secara garis besar, harus memenuhi kaidah dan prinsip pembangunan. Yakni memenuhi unsur partisipatif dan melibatkan masyarakat. "Untuk memenuhi unsur ini, kita melakukan musrenbang dan pra musrenbang," terangnya.
Selain itu, ada hal lain yang dilakukan. Yakni melaksanakan rapat koordinasi gubernur dan wakil gubernur didampingi OPD bersama bupati dan wali kota. Melalui rapat koordinasi ini sangat berpengaruh terhadap singkronisasi. "Di mana secara top down, apakah singkronisasi perencanaan ini mengacu pada pemerintahan pusat melalui RPJM dan RKP. Kita punya RPJMD. Nah, apakah singkron atau tidak," ungkap Hansastri.
Editor :
