BARU-BARU ini di salah satu media diberitakan pernyataan salah seorang pemangku kepentingan bahwasannya bantuan langsung tunai (BLT) dibagi merata. Berita ini memicu polemik di tengah-tengah masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mendapatkan BLT tersebut
"Kita baca di media bahwa BLT dibagi merata. Lalu kenapa kami tidak mendapatkannya? Tolong diusut persoalan ini," ujar salah seorang netizen di media sosial
Begitu banyak komentar serupa bermunculan di media sosial. Ataupun disampaikan langsung dari mulut ke mulut. Tentu hal ini akan meresahkan masyarakat. Lalu kenyataannya seperti apa? Apakah betul dibagi merata?
Apa arti "merata" di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara sederhana, merata diartikan
menyeluruh; atau seluruh. Jika berpedoman kepada pengertian tersebut maka jika disebut BLT dibagikan merata, maka tentu seluruh masyarakat akan menerimanya, terkecuali PNS, Pensiunan, dan kriteria lain yang dilarang menerima
Intinya, dipastikan setiap kabupaten dan juga kota, jumlah penerima bantuan akan berbeda-beda. Tergantung kemampuan dan kemauan daerah melalui APBD Kabupatennya untuk meangalokasikan anggaran untuk BLT tersebut. Ditambah dengan banyak atau sedikitnya daerah tersebut mendapatkan alokasi bantuan dari sumber lain, seperti BLT Kemensos, Propinsi, PKH, dan lain sebagainya
Kembali kepada kebijakan para pemangku kepentingan di daerah masing-masing. Ada daerah yang beranggapan bahwasannya untuk saat ini, masyarakat lebih membutuhkan bantuan berupa uang tunai, dibandingkan harus memikirkan pembangunan jalan, jembatan, dsb.
Semua belanja modal di bidang Ke-PU an dan bidang lain, dialokasikan sepenuhnya untuk BLT di daerah ini. Disamping juga untuk penanganan covid di sektor lainnya, seperti kesehatan, dll. Tersisa hanya Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan dan Kesehatan untuk tahun 2020 ini.
Tetapi sebaliknya, ada juga pemangku kepentingan yang berfikiran bahwa mereka hanya menggelontorkan sedikit anggaran untuk BLT. Mereka berfikiran, pembangunan harus tetap jalan di tahun ini
