PADANG ARO - Pjs Bupati Solok Selatan Jasman Rizal menyampaikan dukungannya untuk anggaran operasional pelaksanaan tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) di lapangan. Hal ini disampaikannya apel kesiapan Satpol PP dan Damkar di halaman kantor bupati setempat, Selasa 3/11/20.
Sebelumnya, orang nomor satu di Kabupaten Solok Selatan tersebut memang terlihat sedikit kesal. Namun kekesalan tersebut berubah menjadi prihatin disaat mengetahui kondisi dan realita yang dihadapi personil Satpol PP dan Damkar di lapangan.
Bukan tanpa sebab kekesalan Pjs Bupati tersebut. Pelaksanaan apel yang semula dijadwalkan dimulai pukul 08.00 pagi tersebut, sedikit molor beberapa menit kemudian. Padahal ia sendiri telah hadir di lapangan, namun belum terlihat kesiapan Satpol PP dan Damkar untuk melaksanakan apel. Kemudian atribut pakaian dari beberapa personil Satpol PP dan Damkar terlihat ada yang tidak lengkap, seperti peci, dan atribut lainnya.
"Terkait masalah disiplin perlu diperbaiki. Tadi saya jam 8 pas sampai disini, namun apel belum siap untuk dilaksanakan. Ini menjadi catatan bagi Pak Kasat dan para komandan regu untuk meningkatkan disiplin ini. Termasuk disiplin dalam atribut berpakaian," ujarnya tegas.
Jasman mengatakan bahwa banyak sebetulnya koreksinya kepada Satpol PP dan Damkar ini. Namun, setelah mendapatkan gambaran tentang situasi dan kondisi di lapangan, ia bisa memahami beberapa persoalan diantaranya.
Jasman langsung memerintahkan Sekdakab selaku Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk mengkaji dan menganggarkan beberapakebutuhan yang diperlukan Satpol PP dan Damkar
"Pak sekda, mumpung saat ini masih pembahasan APBD 2021, tolong anggarkan pelatihan dan kebutuhan lain buat aparatur Satpol PP dan Damkar ini, agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Hal ini penting. Apalagi penegakan perda di tengah masyarakat sangat dipengaruhi oleh peran dari Satpol PP. Bagaimana mereka bekerja maksimal jika pakaian saja tidak lengkap, dan anggaran operasional jauh dari kata memadai," ujarnya menginstruksi.
Ia menyadari bahwa khusus honor Tenaga Kontrak Daerah (misalnya) memang masih jauh dari UMR. Khusus Satpol PP hanya Rp. 750 ribu perbulan. Hal ini disebabkan banyaknya jumlah TKD serta keterbatasan anggaran yang dimiliki. Namun paling tidak menurutnya, dapat diberikan berbagai tambahan penghasilan lainnya, termasuk anggaran operasional, sehingga sedikit banyaknya dapat membantu TKD Satpol PP dan Damkar yang jumlahnya mencapai 200 orang tersebut.
Ia juga menyoroti sistem rekrutmen TKD yang perlu juga diperbaiki. Kemudian harus memperbanyak pelatihan-pelatihan teknis dan persiapan fisik di lapangan.
Editor :
