PADANG ARO - Sekretaris Daerah Kabupaten (Solok Selatan) (Solsel) Yulian Efi berharap adanya refokusing anggaran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada penyelenggaraan Pilkada 2020 di daerah itu.
Hal itu disampaikan Yulian Efi pada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (1/7/2020), menanggapi usulan penambahan anggaran penyelenggaraan Pilkada oleh KPU Solsel sekitar Rp3,2 miliar, dari anggaran semula Rp16 miliar menjadi Rp19, 2 miliar.
"Sebelum pandemi Covid-19, pembahasan anggaran cukup alot sampai ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sehingga didapatkan angka final Rp16 miliar ketika itu," sebut Yulian Efi.
Menurutnya, dengan asumsi anggaran Rp 40 juta per-Tempat Pemungutan Suara (TPS), dimana total jumlah 400 TPS sebelum pandemi Covid-19. Akan tetapi, terjadi penambahan 60 TPS dimassa pandemi Covid-19.
"Nah, jika melihat kabupaten lain seperti kabupaten Solok, estimasi anggaran sekitar Rp25 juta per-TPS. Bahkan, di kabupaten Solok masih ada daerah terpencil yang menggunakan transportasi Kuda untuk menjangkau wilayahnya. Seperti di Garabak Data," ulasnya.
Pemotongan alokasi anggaran itu, katanya, bersumber dari APBD Solsel, dimanfaatkan untuk sektor Kesehatan, Program Padat Karya dan sisanya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Sedangkan, yang bersumber dari DAK ditarik pemerintah pusat. "Akibatnya, tidak ada pembangunan infrastruktur selain sektor pendidikan dan kesehatan," terangnya.
Pihaknya menyebutkan, dengan situasi keuangan yang sulit saat ini menyebabkan sedikitnya anggaran tersedia. "Pilkada tetap jalan dengan proses anggaran yang sudah ada. KPU Solsel diminta refokusing anggaran namun jika tidak memungkinkan, Kita lihat di anggaran perubahan APBD 2020," katanya.
Ia mengatakan, dengan situasi pandemi Covid-19, alternatif refokusing anggaran di KPU Solsel, bisa saja dengan mengurangi SPPD, biaya rapat-rapat, Alat Tulis Kantor (ATK), Sosialisasi dan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM). "Bukan tidak mau namun kondisi keuangan yang sulit. Untuk kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) petugas saat penyelenggaraan Pilkada, dibantu pemerintah daerah maupun pusat," tuturnya.
Editor : Berita Minang
