Perbaikan sanitasi, drainase, dan akses air minum berkontribusi pada peningkatan kesehatan lingkungan serta stabilitas sosial keluarga. Pada sektor energi, lanjutan pembangunan PLTMH Patamuan di Kabupaten Pasaman memperkuat pemanfaatan energi terbarukan berbasis potensi lokal, sementara Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) memperluas akses listrik bagi rumah tangga yang belum terlayani. Akses energi yang lebih merata mendukung kegiatan ekonomi produktif dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Secara keseluruhan, rangkaian kebijakan dan proyek strategis dalam satu tahun ini menunjukkan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang. Penguatan konektivitas melalui flyover dan tol, peningkatan produktivitas pertanian melalui irigasi, perbaikan jalan daerah, peningkatan kualitas permukiman, serta perluasan akses energi menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya saing. Kepastian proyek-proyek strategis nasional yang melintasi Sumatera Barat juga menegaskan bahwa arah pembangunan daerah telah selaras dengan agenda transformasi ekonomi nasional.
Urgensi Dukungan Anggaran Pemerintah Pusat Bencana 2024 belum sepenuhnya pulih ketika bencana 2025 memperbesar kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi. Jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga permukiman memerlukan perbaikan segera. Dalam kondisi fiskal daerah yang terbatas, dukungan anggaran pemerintah pusat menjadi krusial. Rehabilitasi dan rekonstruksi bukan sekadar membangun kembali yang rusak, melainkan strategi pemulihan ekonomi.
Setiap proyek rehabilitasi dan rekonstruksi akan menggerakkan sektor konstruksi lokal, menyerap tenaga kerja, menghidupkan UMKM, dan mempercepat perputaran ekonomi di Sumatera Barat. Agar efektif, pelaksanaannya t idak boleh sepenuhnya terpusat. Anggaran pusat perlu dialokasikan kepada pemerintah provinsi serta kabupaten/kota sesuai kewenangannya, sehingga pemulihan berjalan cepat dan ekonomi lokal ikut bergerak. Untuk memastikan pemulihan tidak berlangsung lambat dan berkepanjangan, Sumatera Barat saat ini membutuhkan dukungan anggaran yang signifikan dari pemerintah pusat.
Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana bukan sekadar agenda perbaikan fisik, tetapi instrumen pemulihan ekonomi regional dalam rangka memulihkan konektivitas dan distribusi logistik, menghidupkan kembali sektor konstruksi dan tenaga kerja lokal, menggerakkan kembali aktivitas UMKM dan perdagangan, serta meningkatkan perputaran ekonomi di wilayah terdampak.
Oleh karena itu, pendekatan yang lebih efektif adalah skema kolaboratif multi-level governance, yaitu: pemerintah pusat mengalokasikan anggaran, merumuskan kebijakan makro, dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai kewenangannya; pemerintah provinsi melaksanakan program sesuai kewenangan provinsi (jalan provinsi, SMA/SMK, fasilitas kesehatan provinsi, koordinasi lintas kab/kota); dan pemerintah kabupaten/kota menangani infrastruktur serta fasilitas layanan publik sesuai kewenangannya.
Dengan skema ini, tidak hanya terjadi percepatan pelaksanaan, tetapi juga distribusi pekerjaan kepada kontraktor dan tenaga kerja lokal, penguatan kapasitas pemerintah daerah, serta peningkatan sirkulasi ekonomi di Sumatera Barat. Pendekatan ini selaras dengan prinsip desentralisasi fiskal dan asas otonomi daerah, sekaligus menjaga akuntabilitas melalui pengawasan terpadu. Dari Pemulihan Menuju Transformasi Refleksi satu tahun kepemimpinan ini memperlihatkan bahwa Sumatera Barat mampu menjaga stabilitas sosial di tengah tekanan bencana yang datang berulang sejak 2024 hingga 2025.
Kemiskinan tetap terkendali, pengangguran tidak melonjak, dan distribusi pendapatan relatif membaik meskipun pertumbuhan ekonomi melambat. Dalam konteks kebencanaan berulang, stabilitas seperti ini bukan capaian yang sederhana, melainkan mencerminkan kapasitas kebijakan publik yang mampu meredam guncangan agar tidak berkembang menjadi krisis sosial yang lebih luas.
Namun demikian, pemulihan tidak boleh berhenti pada pendekatan restoratif, sekadar mengembalikan kondisi ke titik sebelum bencana. Jika orientasi hanya pada pemulihan fisik jangka pendek, maka risiko kerusakan berulang akan tetap tinggi dan beban fiskal akan terus berulang di masa depan. Karena itu, fase berikutnya harus bersifat transformasional. Rekonstruksi harus dirancang berbasis mitigasi risiko, dengan standar teknis yang lebih kuat, lokasi yang lebih aman, serta desain infrastruktur yang adaptif terhadap ancaman banjir, longsor, dan gempa.
Editor : Ade MS
