Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD untuk mengawal pelaksanaan Perubahan APBD 2025, sehingga seluruh program pembangunan berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Zulmaeta tidak menampik bahwa dinamika dalam pembahasan anggaran selalu ada. Namun, ia menilai kritik, masukan, dan saran dari DPRD adalah bagian dari fungsi pengawasan yang konstruktif.
"Pendapat, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi dewan harus dimaknai sebagai upaya bersama untuk memajukan pembangunan daerah. Ketika keputusan diambil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kita semua harus berlapang dada menerimanya," ujarnya.
Persetujuan ini juga menjadi penanda dimulainya persiapan pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026. Ia meminta seluruh perangkat daerah segera menyusun rencana kerja dan anggaran, sehingga pada akhir November 2025, persetujuan bersama terhadap APBD 2026 dapat dicapai tepat waktu.
Editor : Medio Agusta
