Menurutnya, proses ini menunjukkan adanya komunikasi konstruktif untuk menemukan titik temu demi kepentingan masyarakat.
"Perubahan ini bukan sekadar koreksi administratif, tetapi untuk memperkuat arah kebijakan fiskal daerah dan menjawab berbagai tantangan pembangunan," kata Wako Zulmaeta.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan anggaran harus berlandaskan transparansi dan akuntabilitas, yang menjadi pilar kredibilitas pengelolaan keuangan daerah.
Advertisement
Scroll ke bawah untuk lanjut membaca
Kota Payakumbuh, kata dia, telah membangun reputasi baik dalam pengelolaan keuangan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI selama sepuluh tahun berturut-turut sejak 2014."Pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas benar-benar dijalankan, dan itu harus terus kita pertahankan," ucapnya.
Penulis / Wartawan: Berita Minang
Editor: Medio Agusta
Standar Redaksi & Kepercayaan (E-E-A-T): Berita ini ditulis oleh jurnalis Berita Minang dan telah melalui proses verifikasi serta penyuntingan oleh Medio Agusta sesuai Pedoman Media Siber Dewan Pers. Diterbitkan oleh PT Berita Minang Media Sumbar (Susunan Redaksi).
