JEPANG -Tiga Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) di kapal pesiar Diamond Princess Jepang terkonfirmasi positif virus corona jenis baru atau Covid-19. Kabar tersebut muncul di penghujung masa karantina penumpang kapal yang seharusnya berakhir Rabu (19/2/2020).
"Sampai saat ini, dari 78 ABK Diamond Princess, sudah 3 yang konfirm positif dengan metode pemeriksaan VCR, artinya hanya diperiksa dengan pilihan ya atau tidak," sebut Sekretaris Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan, Achmad Yurianto di JIEXPO Kemayoran, Rabu (19/2/2020).
Ketiga WNI terinfeksi, saat ini semuanya sudah berada di rumah sakit dan sudah dirawat oleh otoritas kesehatan Jepang. Sebagai kode etik, pihak Jepang tidak akan mengumumkan nama rumah sakit tempat ia dirawat dan juga nama pasien dengan tujuan agar tidak menimbulkan rasa ketidaknyamanan pada pengguna jasa rumah sakit lainnya.
Seluruh komunikasi detil mengenai hal ini disampaikan oleh pemerintah Jepang pada KBRI. Dan juga kondisinya sepenuhnya ditangani oleh pemerintah Jepang.
Terakhir, Yuri mendengar kondisi ketiganya stabil dan ia sama sekali tidak meragukan kapasitas yang dimiliki oleh otoritas kesehatan Jepang untuk melakukan pelaksanaan ini.
Menyoal apakah ada 'kecolongan' dalam pemeriksaan mengingat sebelumnya seluruh WNI dinyatakan negatif, Yuri mengatakan hal ini disebabkan keputusan untuk lockdown atau menutup kapal pesiar tersebut, seperti halnya di Wuhan. Di dalam kapal ada penumpamg yang positif, ada yang teridentifikasi negatif.
Oleh karena itulah, karantina yang dilakukan pun menjadi lebih dari 14 hari. Hal ini karena dalam 14 hari, setiap hari ada yang terbukti positif Covid-19. Maka dari itu, jumlah pasien positif di Diamond Princess terus bertambah.
"Yang kita takutkan adanya penularan yang berkesinambungan. Ini yang menjadikan cukup kompleks dan inilah yang terjadi di Wuhan. Kasus positifnya kan terus nambah, karena siklusnya kan memang seperti itu," tambah Yuri.
Terkait penjemputan, Yuri menegaskan untuk tidak perlu terburu-buru karena masih membutuhkan data kesehatan dari pihak Jepang dan juga kajian yang lebih mendalam sehingga tidak terkesan 'memindahkan' sumber penyakit ke dalam negeri.
Editor : Marjeni Rokcalva
