PADANG - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah mengikuti Rapat Kerja bersama rombongan Komite I DPD RI di Auditorium Istana Gubernuran, Senin (17/02/2025). Dalam kesempatan itu, Gubernur kembali menegaskan komitmen dan dukungan Pemprov Sumbar terhadap pelaksanaan program reforma agraria dan penyelesaian konflik pertanahan di Sumbar.
Hadir memimpin rombongan Komite I DPD RI, Ketua Komite I, Andi Sofyan Hasdam; didampingi Wakil Ketua II DPD RI, Bahar Bausan; Anggota Komite I bersama Staf DPD RI lainnya. Turut hadir, jajaran Forkopimda Sumbar; Kepala Kanwil ATR/BPN Sumbar, Teddi Guspriadi, utusan LKAAM Sumbar, dan unsur OPD terkait di lingkup Pemprov Sumbar.
"Tahun ini adalah tahun kedelapan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Sumbar. Melalui gugus tugas inilah, segala sekat antarinstansi bisa dihilangkan, sehingga muncul kolaborasi dan sinergitas dalam mendukung program reforma agraria di Sumbar," kata Gubernur dalam sambutannya.
"Selain masalah legalisasi aset dan konflik lahan, masalah lain ialah terkait pendaftaran tanah ulayat masyarakat adat, yang merupakan salah satu karakteristik kearifan lokal di Minangkabau yang tentu perlu difasilitasi dari segi aturannya," kata Gubernur lagi.
Namun demikian, Gubernur menegaskan kembali bahwa komitmen Pemprov Sumbar sangat tinggi dalam mendukung dan menyukseskan program reforma agraria. Apalagi, program ini juga sangat sejalan dengan program unggulan (progul) Sumbar dalam RPJMD 2021-2026, yaitu Sumbar Sejahtera dan Sumbar Berkeadilan.
"Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas kunjungan dan rapat kerja yang dilakukan Komite I DPD RI di Sumbar kali ini, dalam rangka pengawasan atas Pelaksanaan Program Reforma Agraria dan Konflik Pertanahan di Sumbar. Semoga melalui kunjungan ini, program reforma agraria di Sumbar semakin menunjukkan manfaat yang luas bagi masyarakat," ucapnya menutup. (Adpsb/Isq)
Editor : Marjeni Rokcalva
