PADANG PANJANG - Pemerintah kota (Pemko) Padang Panjang menyepakati perpanjangan masa tanggap darurat 14 hari, terhitung 26 Mei -7 Juni mendatang.
Dikutip dari laman Kominfo Padang Panjang, kebijakan ini diputuskan pemko Padang Panjang mengingat sejumlah pekerjaan dan pelayanan yang perlu penanganan cepat, berkordinasi dengan BNPB dan berbagai pihak.
"Ada sejumlah pekerjaan yang mesti diselesaikan. Seperti infrastruktur, normalisasi sungai, akses jalan asrama yang putus di SMA N 1 Sumbar," ujar Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Padang Panjang, Winarno usai Rapat Koordinasi Penanganan Pengurangan Risiko Bencana Galodo secara daring bersama BNPB, Sabtu (25/5/2024), di Ruang VIP Balai Kota.
Kondisi saat ini, ujar Winarno, semua pengungsi yang terdampak banjir bandang dan lahar dingin sudah kembali ke rumah masing-masing.
Untuk rumah yang rusak berat dan perlu relokasi menunggu verifikasi dari BNPB. Adapun 4 KK rumah rusak berat, sudah disewakan rumah oleh Pemko.
"Sekarang jembatan kayu kecil. Anak sekolah di situ merasa was-was. Jadi kita berharap Pemprov Sumbar segera menindaklanjuti ini," tuturnya.
Rakor bersama BNPB dilakukan secara daring dengan sejumlah daerah terdampak. Selain diikuti Pemko Padang Panjang, juga diikuti Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam. Rapat itu merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Joko Widodo.
Presiden memerintahkan melakukan normalisasi sungai, memasang EWS di sungai guna memberikan peringatan dini bencana, domilisi material batu andesit besar di sungai maupun di daerah yang tertimpa galodo, dan pembangunan sabo dam yang ditargetkan delapan titik tahun ini.
Sebelumnya pasca banjir lahar dingin Marapi yang terjadi pada 12 Mei 2024 lalu, pemko Padang Panjang telah memberlakukan masa tanggap darurat selama 14 hari, sampai tanggal 26 Mei 2024. (Lex)
Editor : Marjeni Rokcalva
