Untuk itu fraksi Amanat Persatuan berharap ini tidak terjadi lagi. Fraksi amanat persatuan, tidak setuju, jika TPP ASN dipotong untuk menutupi defisit, tegasnya.
Terkait ranperda penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum, Fraksi amanat nasional persatuan, menanggapi bahwa pada prinsipnya ranperda ini baru, dan akan dipertajam dalam pembahasan nantinya.
Juru bicara Fraksi Nasdem PKB, yang diwakili Zulhamdi Nova Candra, menyarankan kepada Pemerintah Daerah untuk menyisir kembali anggaran belanja OPD yang kira-kira tidak mungkin terlaksana pada tahun ini, mengingat hantaran APBD Perubahan pada tahun ini dalam kondisi defisit sebesar Rp 31M lebih, sementara waktu tersedia untuk pembahasan sangat sempit.
Melihat postur APBD 2024, Fraksi NasDem-PKB, menilai, untuk PAD perlu ditingkatkan lagi antara lain pada pos retribusi daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah pada gedung pasar atas dan penampungan, penataan eks pedagang stasiun, parkir stasiun seolah-olah diabaikan sebagai potensi pendapatan daerah," ujarnya.
Mengenai Ranperda penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum, Fraksi NasDem-PKB,mempertanyakan berkaitan persyaratan perizinan pembangunan bukankah persoalan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum merupakan bagian dari persyaratan perizinan. Apa kendala dalam pelaksanaan sehingga dibutuhkan perda.
Fraksi Golkar, melalui juru bicaranya Syafril, menyampaikan pertanyaan tentang sumber pendapatan apa saja yang bisa menambah pendapatan daerah untuk menutup devisit sekarang dan tidak membebani masyarakat.
Terkait, ranperda penyelenggaraan prasarana, sarana dan utilitas umum fraksi golkar, meminta penjelasan pada pemerintah dalam menjalankan PSU, setelah perda ini di sahkan membagi sama rata atau menjadikan beberapa kelurahan dijadikan pilot project.
Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya Yontrimansyah menyampaikan, R-APBD 2023 perubahan, fraksi Demokrat menanggapi, agar lembaga yang terkait dengan pendapatan terus menggali sumber -sumber pendapatan baru yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.
Fraksi Demokrat juga minta penjelasan Pemerintah Daerah tentang PAD yang berkurang cukup signifikan.
Editor :
