BUKITTINGGI - Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar, menghimbau seluruh warga Bukittinggi untuk sukseskan registrasi sosial ekonomi dan Sensus Pertanian 2023 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik.
Data yang didapat dari dari kegiatan Registrasi sosial ekonomi dan Sensus Pertanian 2023 merupakan kekayaan bangsa yang patut dijaga, ujar Erman Safar pada awak media menanggapi dimulainya kegiatan Sensus Pertanian 2023 oleh BPS Bukittinggi sejak 1 Juni sampai 31 Juli 2023 mendatang.
"Melalui kegiatan registrasi sosial ekonomi, ekosistem pendataan perlindungan sosial, dilakukan terintegrasi secara menyeluruh, pemerintah dapat data akurat, untuk dapat menyalurkan bantuan dengan tepat sasaran," ungkap Erman Safar.
Lebih lanjut Wako mengatakan, sektor pertanian merupakan sektor yang dapat memberikan kontribusi pada perekonomian nasional data statistik dasar sektor pertanian secara lengkap dan menyeluruh.
Data dikumpulkan melalui kegiatan sensus pertanian yang membutuhkan partisipasi semua pihak baik pemerintah pusat, daerah dan tentu saja masyarakat luas.
Sementara Kepala BPS Bukittinggi, Abdi Gunawan, menjelaskan, Badan Pusat Statistik, bekerjasama dengan Pemerintah Kota Bukittinggi, membentuk tim pelaksana Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan tim Sensus Pertanian Tahun 2023.
Untuk kegiatan registrasi sosial ekonomi telah selesai dilaksanakan, sedangkan sensus pertanian, dilaksanakan 1 Juni hingga 31 Juli 2023.
Dikatakannya, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyelenggarakan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) yang akan menghasilkan data terpadu tidak hanya untuk program perlindungan sosial tetapi juga data kondisi sosial ekonomi keluarga yang dibutuhkan untuk perencanaan pembangunan yang lebih terarah.
"Hal tersebut tercermin dari variable yang dikumpulkan yaitu Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Perlindungan Sosial, Perumahan, Pendidikan, Kesehatan dan Disabilitas, serta Pemberdayaan Ekonomi. Pendataan lapangan dan pengolahan telah selesai dilakukan. Untuk memperkuat hasil tersebut, BPS Kota Bukittinggi telah melakukan diskusi yang melibatkan masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP).
Editor :
