PASAMAN BARAT -- Wakil Bupati Risnawanto pimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), pada Rabu (20/9) di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Pasbar.
Rakor yang digelar dalam rangka penajaman program penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Pasaman Barat itu turut dihadiri oleh Asisten, OPD dan stakeholder terkait lainnya.
Wakil Bupati Risnawanto mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan program prioritas daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pasaman Barat 2021-2026 yang merupakan Indikator Kinerja Utama, Nomor 25: Persentase Penduduk Miskin, ditargetkan pada tahun 2026, berada pada angka maksimal 6,58 persen. Walaupun pada publikasi terbaru tahun 2022, angka kemiskinan Pasaman Barat telah berada pada angka 6,93 persen.
"Namun melihat pola perkembangan antar waktu yang mengalami fluktuatif, perlu upaya agar penanggulangan kemiskinan tetap pada tren penurunan. Apalagi, pada kondisi abnormal, seperti tahun 2020-2021 pandemi covid melanda tatanan global, mengakibatkan program penanggulangan kemiskinan yang telah direncanakan tidak jarang harus dilakukan reformasi ulang," katanya.
Ia menambahkan, pada tahun 2022, angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat masih tercatat sebesar 6,93 persen, atau setara dengan 32.910 jiwa. Meski demikian, ia mengungkapkan bahwa jumlah penduduk yang rentan miskin jauh lebih besar dari itu.
Editor : Marjeni Rokcalva
