IKLAN KUPING KANAN PASISI 12
IKLAN POSISI 13

Pemkab Solsel Tampung Aspirasi Tenaga Honorer

Bupati H Khairunas, didampingi Wabup H Yulian Efi, Sekdakab Dr. Syamsurizaldi, Kapolres Solok Selatan dan OPD terkait, saat menerima tenaga honorer Solsel di Ruang Rapat Tansi Ampek, Senin  (05/09/2022).
Bupati H Khairunas, didampingi Wabup H Yulian Efi, Sekdakab Dr. Syamsurizaldi, Kapolres Solok Selatan dan OPD terkait, saat menerima tenaga honorer Solsel di Ruang Rapat Tansi Ampek, Senin (05/09/2022).
PT GITO PERDANA SEJAHTERA

Solsel, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menerima perwakilan peserta penyampaian aspirasi yang berasal dari tenaga non ASN atau honorer didaerah setempat.

Dimana sebanyak sepuluh orang perwakilan diterima langsung oleh Bupati H Khairunas, didampingi Wabup H Yulian Efi, Sekdakab Dr. Syamsurizaldi, Kapolres Solok Selatan dan OPD terkait, di Ruang Rapat Tansi Ampek, Senin (05/09/2022).

Aspirasi dari honorer tersebut merupakan adanya Surat Edaran dari Kemenpan RB RI Nomor : B/1511/M.SM/01.00.2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Non ASN dilingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan surat edaran dan Juknis yang dikeluarkan Kemenpan RB RI bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan pendataan tenaga Non-ASN hingga 30 September 2022 mendatang. Pendataan ini nantinya akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga Non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.

Ketika bertemu dan berdialog dengan Bupati, Walyunardi dan beberapa perwakilan tenaga honorer mengharapkan agar dapat masuk kedalam pendataan tenaga non ASN dari Kemenpan RB.

Advertisement
BANNER POSISI 14
Scroll kebawah untuk lihat konten
Menindaklanjuti permintaan tersebut, Bupati H Khairunas, mengatakan akan menyurati Kemenpan RB terkait kondisi tenaga honorer di Solok Selatan.

''Kami sebagai Bupati akan menyurati Kemenpan RB, terkait data honorer di Solok Selatan'', ungkapnya.

Untuk diketahui, honorer yang mendatangi Bupati adalah tenaga honorer kategori dua, ek tenaga harian lepas, tenaga sukarela pada rumah sakit dan sekolah-sekolah serta tenaga BLUD.

Salah satu poin yang akan dilakukan Pemerintah Daerah, menurut Bupati diperlukan koordinasi lebih lanjut terkait pendataan non ASN di Solok Selatan dengan Kemenpan RB, agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan, terutama yang akan merugikan kita semua.

''Untuk itu, salah satu poin dari pertemuaan ini, kita hendaknya harus sepakat, bahwa kami akan minta kejelasan yang lebih lagi terkait beberapa hasil rapat sebelummnya dengan Kemenpan RB'', sebut Bupati.

Editor :
Tag:
IKLAN POSISI 15
Bagikan

Berita Terkait
AMSI MEMBER
Terkini
BANNER POSOSI 5
IKLAN LAYANAN MASYARAKAT SAMPAH