Kedua pertemuan itu dimaknai sebagai upaya menyatukan kembali tali silaturahmi kedua figur tokoh Nagari Suliek Aie yang kini besengketa di PTUN terkait "matahari kembar" yang tengah melanda organisasi Sulit Air Sepakat (SAS) akhir-akhir ini. Namun Gubernur dikabarkan tidak masuk lebih dalam kepersoalan internal rumah tangga SAS, melainkan berupaya menyatukan kembali harmonisasi kedua putra terbaik Sulit Air tersebut.
Informasi yang diterima beritaminang.com menyebutkan, telah terjadi pertemuan informal antara Gubernur Sumbar Mahyeldi dengan Ketum SAS terpilih Syamsudin Mukhtar didampingi mantan Sekjen DPP SAS Drs Syafrizal Zain, mantan Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP SAS Afdhal Muhammad,S.H, dan mantan Ketua Lembaga Dakwah Das Mogek Sampoeno. Pertemuan kedua pihak dikabarkan penuh kedamaian.Ketum DPP SAS hasil Mubes XXIII (5/5) lalu, Syamsudin Mukhtar, bersama Afdhal Muhammad saat dikonfirmasi secara daring membenarkan telah terjadi pertemuan silaturahmi antara pihaknya dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi. Mereka brbincang-bincang seputar progres suksesi Mubes SAS Ke XXIII pekan silam yang menurut mereka telah merepresentasikan amanat AD/ART dan keputusan penundaan mubes dari 2021 ke 2022 karena status pandemi dalam keadaan PPKM."Benar, kami telah melakukan pertemuan atas undanga Pak Gubernur kemarin sekitar pukul 16.00 WIB di Hotel Balairung Matraman. Saya ditemani Pak Afdhal dan Pak Syafrizal Zain serta Pak Das Mogek. Alhamdulillah, pertemuannya penuh kebijaksanaan dan penuh suasana kedamaian. Saya mengucapkan apresiasi kepada Pak Gubernur yang hadir membuka mubes." Ungkap Syamsudin Muktar.Kuasa Hukum DPP SAS Afdhal Muhammad menambahkan, pertemuan tersebut sangat dialogis dan mencair dimana gubernur sangat memahami ketidakhadiran kliennya Ketum DPP SAS Syamsudin Mukhtar dipertemuan bersama Happy Bone dan timnya dikediaman gubernur pekan silam." Berkaitan dengan sisi hukum terhadap persoalan yang tengah berlangsung saat ini saya paparkan kehadapan Pak Gubernur, seperti, kenapa MUBES SAS XXIII ditunda dari 2021 ke 2022, semua alasan tentang itu saya jelaskan secara rinci dengan berbagai alasannya misal, AD/RT hasil perubahan melalui sidang pleno penundaan mubes dengan persetujuan suara mayoritas DPC-DPC SAS diseluruh Nusantara dan luar negeri." Tutur Afdhal.Afdhal mengutarakan, dari penjelasan yang disampaikan, Gubernur Mahyeldi dapat mahami permasalahan yang terjadi , dimana banyak orang bertanya-tanya apakah memang terjadi "mata hari kembar" DPP SAS ? Dengan bertemunya gubernur dengan pihaknya dan pihak Happy Bone, maka Gubernur Mahyeldi jadi faham dan mengerti. Direncanakan, Gubernur Mahyeldi berencana hadir di acara Halal Bihalal SAS tanggal 5 Juni 2022, "insya Allah beliau akan hadir" kata Afdhal."Untuk poin islah antara kubu Happy Bone dengan kubu Syamsudin Mukhtar juga kami sampaikan, solusi paling elegan adalah bagaimana upaya mencabut Akta Notaris No 3 tanggal 17 Desember 2021 dan SK menkumham tanggal 2 Januari 2022. Jika ini bisa dilaksanakan, maka inilah jalan terbaiknya." Pungkas Afdhal. (Iyos) Editor : Berita Minang
