Rombongan P2TP2A Sawahlunto diterima langsung Kadis P3AP2KB Drs H.Darusalim,M.Si, Kabid Perlindungan Tumbuh Kembang Anak Ir. Bakhtiar Effendi,MM dan Kabid Pengendalian Penduduk Boyke Andrio Prawira,SH. Sementara, Ketua P2TP2A Ir.Neldaswenti,M.Si memperkenalkan rombongan diantaranya, Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak Silvi Indriani,S.Kes, dua unsur penyidik Polri Aiptu Ayib, dan penyidik kejaksaan Ulfan,SH, (Kasi Pidum), Devianti,SH, MH dari Pengadilan Negeri, Boy Permadi,SH pengacara, Indra Yosef D.SH unsur jurnalis (Ketua PWI) dan lainnya.
Didalam pertemuan itu juga terlihat ada Anggota Komisi II membidangi ekonomi H. Afdhal, Defron, dan pendamping Arfizon. Para wakil rakyat Sawahlunto tersebut juga berbagi informasi berkaitan dengan masalah bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat dan membangkitkan UKM ditengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Selain Ketua Komisi II Afdhal menyatakan dukungannya terhadap uapaya penguatan kelembagaan oleh P2TP2A didalam perlindungan perempuan dan anak.
Kadis P3AP2KB Siak, Darusalim, dibagian paparan seputar peran P2TP2A didaerahnya diutarakan sangat membantu Pemkab Siak dalam meminimalisir angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga pada tahun ini jumlah kasus yang terjadi semakin menurun, kendati kasus baru bisa terjadi kapanpun. Namun jika pencegahannya dilakukan sedini mungkin melalui kegiatan edukatif terhadap masyarakat maka kasus yang terjadi bisa dicegah dan bahkan tak perlu berlanjut keranah hukum bila upaya mediasi dapat dilakukan.
Hal ini tentu butuh kerjasama dengan berbagai pihak, baik P2TP2A dengan UPT yang telah dibentuk di Siak atas rekomendasi Gubernur Riau, maupun dengan unsur terkait lainnya dalam menanganani masalah yang terjadi. Sehingga pemahaman terhadap peran P2TP2A berjalan efektif dan dinamis. Sebaliknya, tupoksi UPT PPA juga diharapkan mampu mengurai persoalan yang terjadi meski harus menghadapi berbagai masalah yang dilematis saat berada dilapangan.
Darusalim mengakui, keberadaan UPT PPA sebagaimana amanah PP Nomor 4 Tahun 2018 sangatlah dilematis, dia membayangkan dengan adanya UPT PPA sangat membantu tugas-tugas pemerintah tapi disisi lain akan menghilangkan fungsi dan peran P2TP2A.
"Kalu ditelisik mendalam PP Nomor r 4 Tahun 2018 akan dapat mengugurkan peran P2TP2A, inilah dilemanya." Tutur Darusalim, yang menginformasikan UPT PPA Kabupaten Siak sudah berdiri sejak Juli 2019 lalu yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Bupati Siak.
Mediator UPT PPA Ria Irena, kepada beritaminang.com mengatakan menurut data sementara UPT PPA Siak saat ini terdapat 8 kasus kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, kemudian kekerasan terhadap anak 48 kasus termasuk kekerasan seksual terhadap anak serta 67 pengaduan berkaitan persetubuhan, penelantaran dan kekerasan fisik lainnya.
Dari rangkaian kasus itu, lanjut Ria Irena, upaya mediasi agar persoalan ringan yang seharusnya tidak berlanjut ke peradilan dapat dilakukan secara persuasif kecuali sudah pidana berat.
"Alhamdulilah, cukup banyak hasil mediasi yang bisa dilakukan berkat peran dan support Pemerintah Kabupaten Siak dan Kabid PPA. Sinergitas inilah yang terus kami bangun bersama dalam melakukan pencegahan dan mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak." Pungkas Ria.
Sementara Ketua P2TP2A Kota Sawahlunto Neldaswenti Zohirin mengapresiasi penyambutan rombongannya oleh Pemkab Siak. Dia berharap berbagai masukan dan informasi yang disampaikan bermanfaat untuk penguatan kelembagaan dan mempertahankan Kota Sawahlunto sebagai Kota Layak Anak. Iyos Editor : Marjeni Rokcalva
