PADANG- Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Jasman Rizal, Dt. Bandaro Bendang menerima perwakilan Komisi Nasional (Komnas) Lembaga Pengawas Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) bersama Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumbar, Selasa (31/08/2021).
Pada kesempatan ini, Komnas LP-KPK yang diwakili oleh Zul Hakim menyampaikan perihal maraknya TV kabel ilegal yang beroperasi di Sumbar.
"Kami selaku perwakilan dari Komnas LP-KPK melihat maraknya TV kabel ilegal ini sudah semakin meresahkan. Jika ditotal mungkin sudah lebih dari seratusan TV kabel ilegal yang beroperasi di Sumbar. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan karena tidak sesuai dengan aturan yang ada dan sangat merugikan pendatapan negara karena mereka tidak membayar pajak," ucapnya.
"Kita berterima kasih atas laporan dari LP-KPK ini. Tentunya hal ini menjadi masukan yang berharga bagi kami di Diskominfotik dan KPID Sumbar. Ke depannya kami akan coba tertibkan bersama pihak-pihak terkait lainnya dan kami akan segera berkoordinasi dengan Polda Sumbar dan juga tentunya KPID Sumbar," jelas Jasman.
Sementara itu, Ketua KPID Sumbar, Afriendi, mengutarakan bahwa hingga saat ini, TV Kabel yang terdaftar dan memiliki izin di Sumatera Barat adalah sebanyak 7 TV kabel. Di luar itu bisa dikatakan ilegal.
"Kami mendorong para pengusaha TV kabel ini untuk melengkapi perizinannya. Sehingga tidak dikategorikan sebagai TV kabel ilegal lagi. Kami dari KPID pun siap memfasilitasi TV kabel yang ingin mengurus perizinannya," tutupnya.(Rel/Je)
Editor : Berita Minang
