Kuliah Umum Universitas Negeri Padang Bahas Formulasi Kebijakan dan Pendidikan di Indonesia

PENDIDIKAN-315 hit

Padang-Kuliah Umum bagi mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Negeri Padang adalah sangat penting dan telah lazim dilaksanakan pada awal semester dan topik Kuliah Perdana atau Kuliah Umum ini sangat penting dan sangat relevan terutama untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial.

Demikian disampaikan oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D. pada kegiatan Kuliah Perdana Universitas Negeri Padang dengan tema "Formulasi Kebijakan dan Legal Drafting dalam Pengembangan Pendidikan di Indonesia" yang dilaksanakan secara virtual pada Jumat (27/8).

Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D. dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber Dr. Roberia, S.H., M.H.
Direktur Harmonisasi Peraturan perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dalam kesibukan dapat hadir bersama sivitas akademika Universitas Negeri Padang walaupun secara virtual.

Baca Juga


Pada Kuliah Perdana Universitas Negeri Padang yang dihadiri pimpinan, dosen, dan mahasiswa tersebut menghadirkan narasumber Dr. Roberia, S.H., M.H. Direktur Harmonisasi Peraturan perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pada kesempatan itu, Dr. Siti Fatimah, M.Pd., M.Hum., Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang mengemukakan bahwa topik perkuliahan umum ini sangat penting dan sangat relevan untuk mahasiswa Universitas Negeri Padang dan khususnya sangat relevan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

"Untuk memformulasi kebijakan kita harus memahami formulasi tersebut; formulasi adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak," jelas Dr. Roberia, S.H., M.H.

Pada kesempatan itu, Dr. Roberia, S.H., M.H. mengemukakan bahwa ada 3 unsur yang harus dipertimbangkan dalam formulasi kebijakan yakni konsistensi konsepsi dan teknik penulisan, menyadari bahwa kebijakan itu suatu kontroversial, harmonis dengan kebijakan yang berlaku dan taat hukum. (ET)

Loading...

Komentar

Berita Terbaru