Tak Bayar PBB, Pemko Bukittinggi Beri Teguran Keras Pengelola Banto Trade Center

BUKITTINGGI - Bila pengelola Banto Trade Center (BTC) tidak menyelesaikan seluruh kewajibannya sampai 7 Juli 2021 mendatang, Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi akan menempuh jalur hukum.

Menurut Walikota (Wako) Bukittinggi Erman Safar, pihak Pemko Bukittinggi telah berulang kali menyurati pihak pengelola BTC terkait kewajiban pajak yang belum dibayarkannya.

Dalam surat yang dilayangkan itu, Pemko Bukittinggi sudah mengingatkan akan menempuh jalur hukum jika pengelola BTC tidak mengindahkan himbauan, agar seluruh kewajiban dari BTC dapat dibayarkan. Tetapi, hingga saat ini, tidak ada itikad baik dari pengelola BTC, padahal banyak tunggakan yang harus dibayarkannya.

Scroll kebawah untuk lihat konten

"Sampai hari ini, tidak ada sama sekali kontribusi dari pengelola BTC kepada Pemerintah Kota Bukittinggi, padahal dalam laporan keuangan yang telah kami pelajari, sudah terjadi transaksi dari awal pembangunan sampai hari ini yang tidak sedikit. Tapi tidak ada upaya mereka untuk membayar PBB dan denda-denda yang harus dibayar yang menjadi kewajiban mereka sesuai dengan komitmen yang telah mereka tanda tangani dengan pemerintah kota Bukittinggi," ungkap Erman Safar kepada awak media Rabu (30/06).

Baca juga: BPSDM Sumbar Raih Juara Lomba Cerdas Cermat ASN BerAKHLAK 2026

Untuk itu, Wako menegaskan, Pemko Bukittinggi memberi tenggat waktu hingga 7 Juli 2021 mendatang. Jika tidak ada respon, BTC akan diminta untuk menertibkan seluruh kegiatan yang tidak diizinkan atau yang tidak mereka urus izinnya untuk segera ditindaklanjuti oleh pihak pengelola.

"Jika masih tidak ada itikad baik, Pemko akan tempuh jalur hukum untuk memastikan hak dan kewajiban mereka harus dibayar," tegas Erman Safar.(Yus)

Editor : Berita Minang