PAINAN - Dengan telah tuntasnya pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat nagari, kecamatan, hingga di tingkat kabupaten, maka kepada Kepala Perangkat Daerah (PD), harus bisa memastikan semua perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan pada tahun 2022 nanti tidak ditolak oleh masyarakat.
Ketegasan itu disampaikan Bupati Pesisir Selatan (Pessel), Rusma Yul Anwar, Selasa (20/4) dengan tujuan agar kepentingan dan kebutuhan masyarakat yang direncanakan secara berjenjang yang sudah terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan, tidak menimbulkan persoalan.
"Sebab bila masih ditemui ada masyarakat yang menolak proyek atau kegiatan yang dilaksanakan di lingkungannya, itu merupakan pertanda bahwa kegiatan tersebut bukan didasarkan kepada usulan," katanya.
Dia menjelaskan bahwa proses musyawarah pembangunan yang partisipatif adalah memberikan keleluasaan kepada masyarakat dari tingkat bawah untuk mengusulkan kebutuhannya.
"Jadi kalau masih ada masyarakat menolak proyek yang di lingkunganya, itu pertanda bahwa kegiatan tersebut bisa jadi bukan atas usulan masyarakat setempat. Saya berharap ini tidak terjadi di Pessel, baik saat ini maupun di masa datang," ungkapnya.
Dari itu kepada masyarakat dan semua pihak terkait lainnya, dapat mengawal aspirasi yang sudah disampaikan dan sudah menjadi skala prioritas. Tujuannya agar tidak ada program atau kegiatan yang mendadak muncul di jalan.
"Jangan sampai ada program atau kegiatan yang tiba-tiba muncul tanpa ada usulan sebelumnya atau istilah program naik di jalan. Sebab bila itu terjadi, maka kegiatan tersebut tidak bisa dipertanggung jawabkan secara keuangan, dan bisa menjadi temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) nantinya," tegasnya mengingatkan. (RND/Je)
Editor : Marjeni Rokcalva
