PADANGPANJANG -- Senyum mengembang terpancar dari wajah Farida dan keluarganya setelah Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, Sartika Dewi Hapsari, memvonis tidak bersalah dalam kasus dugaan penyerobotan lahan atas laporan investor kawasan wisata Siti Noerjannah dari Nagari Sumpur.
Mafia tanah berkedok investor itu melaporkan Farida, warga Padanglaweh Malalo, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, ke polisi atas tuduhan menyerobot tanah dan membuat rumah di atas tanahnya sendiri.
Dalam sidang virtual Tipiring yang digelar di Polres Padangpanjang pada 4-5 Februari 2021, hakim tunggal yang dipimpin oleh Sartika Dewi Hapsari SH memutuskan Farida, suaminya Abidin dan anaknya Syahrul belum dapat dinyatakan melakukan perbuatan pidana penyerobotan tanah.
"Farida dan keluarganya mengaku bahwa tanah yang dikelolanya adalah tanah pusaka tinggi kaumnya yang secara turun temurun sudah mengelola tanah tersebut sebagai sawah. Mereka membangun rumah di atas sawah itu karena rumah mereka hancur akibat banjir bandang (galodo). Namun, mereka diusir dan dilaporkan ke polisi oleh orang-orang yang mengaku perwakilan investor," ungkap tokoh masyarakat Malalo Tigo Jurai, Nojirfa H, di Malalo (3/3/2021).
Diungkapkannya, pihak nagari tetangga mengklaim kawasan itu sebagai milik mereka dan membuat sertifikat tanpa sepengetahuan Farida dan pemerintahan Nagari Padanglaweh Malalo. Kemudian, tanah yang sudah disertifikatkan itu dijual ke investor dari Jakarta.
Kuasa hukum terdakwa, Khairul Nuzli SH mengatakan, bahwa putusan hakim juga telah tepat karna kliennya belum dapat dinyatakan melakukan perbuatan pidana menguasai tanah tanpa izin sebagaimana yang telah didakwakan melanggar pasal 6 ayat 1 huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 51 tahun 1960.
"Untuk itu klien kami telah bebas dari segala tuntutan hukum," tegas Khairul.
Sebelumnya, Farida dilaporkan pidana oleh perwakilan investor bernama H Yohanes ke Polda Sumbar. Padahal Farida yang sehari-hari hanya petani itu sedang melakukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Padangpanjang. Meski sudah mengajukan gugatan perdata, kasus pidananya tetap diproses oleh polisi.
Selain itu, pihak kenagarian Padanglaweh Malalo dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Padanglaweh Malalo juga sudah melayangkan protes ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Datar atas terbitnya sertifikat tertanggal Januari 2020 itu.
Editor : Berita Minang
