IKLAN KUPING KANAN PASISI 12
IKLAN POSISI 13

DPRD Padang Panjang Setujui Perubahan KUA-PPAS 2026 dan KUA-PPAS 2027

DPRD Padang Panjang Setujui Perubahan KUA-PPAS 2026 dan KUA-PPAS 2027
DPRD Padang Panjang Setujui Perubahan KUA-PPAS 2026 dan KUA-PPAS 2027
PT GITO PERDANA SEJAHTERA

Sementara itu, penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2027 tercatat Rp0. Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10 miliar, sehingga pembiayaan netto daerah tercatat minus Rp10 miliar. Adapun SiLPA tercatat Rp0.

Pembahasan tersebut menunjukkan peran DPRD tidak hanya sebatas menyetujui angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga memastikan kebijakan fiskal daerah diarahkan secara hati-hati dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketua DPRD Kota Padang Panjang Imbral menyampaikan bahwa pembahasan KUA-PPAS merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran yang dijalankan DPRD bersama Pemerintah Kota. Menurutnya, kesepakatan yang dicapai merupakan hasil proses pembahasan dan penyelarasan kedua belah pihak.

“Kesepakatan ini merupakan hasil pembahasan dan penyelarasan antara DPRD dengan Pemerintah Kota. Kita berharap setiap anggaran yang nantinya ditetapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” kata Imbral.

Pernyataan tersebut menegaskan perhatian DPRD terhadap manfaat nyata dari setiap kebijakan anggaran. DPRD Padang Panjang berupaya agar ruang fiskal yang tersedia dapat diarahkan untuk mendukung program pembangunan yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Advertisement
BANNER POSISI 14
Scroll kebawah untuk lihat konten
Dengan disepakatinya Perubahan KUA-PPAS 2026 dan KUA-PPAS 2027, DPRD bersama Pemerintah Kota Padang Panjang selanjutnya melanjutkan tahapan penyusunan dan pembahasan dokumen anggaran berikutnya hingga penetapan APBD.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen DPRD Padang Panjang untuk menjalankan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran secara optimal. Proses penganggaran yang dilakukan secara bersama diharapkan semakin memperkuat transparansi, akuntabilitas serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Melalui kesepakatan ini, DPRD Padang Panjang kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis Pemerintah Kota dalam menentukan arah pembangunan. Setiap tahapan pembahasan anggaran diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang sejalan dengan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat.

Dengan semangat kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, DPRD Padang Panjang terus mendorong agar kebijakan anggaran tidak hanya berorientasi pada pencapaian target administratif, tetapi juga memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat serta mendukung pembangunan Kota Padang Panjang secara berkelanjutan.

Editor : Armed
IKLAN POSISI 15
Bagikan

Berita Terkait
AMSI MEMBER
Terkini
BANNER POSOSI 5
IKLAN LAYANAN MASYARAKAT SAMPAH