PADANG PANJANG – Wali Kota, Hendri Arnis ikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025, secara virtual melalui Zoom Meeting, Rabu (5/3) dari Rumah Dinas Wali Kota.
Dalam sambutannya, Ketua KPK, Setyo Budiyanto menegaskan, pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas penindakan hukum, tetapi juga mencakup upaya pencegahan di semua sektor.
"Peluncuran ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta jujur di setiap daerah," ujarnya.
Pihaknya juga menekankan pentingnya MCP sebagai alat utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi tata kelola dan sistem pengawasan.
"Dengan penerapan MCP yang optimal, daerah dapat memperoleh manfaat signifikan, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat pengawasan internal," tambahnya.
Irjen Kemendagri, Sang Made Mahendra Jaya menyoroti pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik untuk mencegah risiko kecurangan."Masih terdapat perencanaan yang tidak berbasis kinerja serta tidak didefinisikan secara logis dalam mencapai tujuan pembangunan daerah," tuturnya.
Dirinya juga menyoroti permasalahan di aspek anggaran, seperti alokasi dana pada program yang kurang berdampak serta belanja daerah yang terfragmentasi ke dalam kegiatan kecil-kecil yang tidak fokus.
Usai kegiatan, Wako Hendri didampingi Inspektur, Syahril menyampaikan, penerapan IPKD MCP menjadi langkah penting bagi Pemko dalam memastikan kebijakan serta program pembangunan berjalan secara efektif dan transparan.
"Kami akan terus berupaya memperkuat komitmen Kota Padang Panjang dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional dan berintegritas," tuturnya. (Lex)
Editor : Armed
